Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau lembaga Inspektorat di bumi cenderawasih untuk dapat mencegah praktek pungutan liar (pungli) serta dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan serta pemanfaatan dana desa.

Menurut Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kemendagri Sumule Tumbo, lembaga pencegahan internal itu sejajar dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian serta kejaksaan dalam menentukan laporan maupun pengaduan masyarakat terhadap indikasi adminitrasi maupun pidana.

Oleh karenanya, lembaga Inspektorat wajib berfungsi sebagai early warning system atau memberi peringatan dini dan berorientasi ada upaya pencegahan dari bentuk-bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Makanya, dalam Pasal 385 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menempatkan Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada posisi kunci”.

“Dimana mereka yang nantinya menentukan apakah suatu pengaduan masyarakat berindikasi pidana atau administrasi. Sehingga disini APIP juga dituntut untuk dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat itu,” terang dia di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

Lanjut dia, dalam Pasal 25 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah diatur mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan antara APIP dengan aparatur penegak hukum.

Yakni mengenai, tukar menukar informasi, verifikasi pengaduan masyarakat, pengumpulan data dan keterangan. pemaparan hasil penanganan pengaduan masyarakat serta bentuk Koordinasi Lainnya.

Sementara tindaklanjut Pasal 25 PP 12 Tahun 2017, telah disusun MoU koordinasi APIP dan aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggara pemerintahan daerah.

Dimana rencana penandatanganannya akan disaksikan oleh Presiden RI, saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas), 29 November 2017 di Jakarta.

“Sehingga dengan adanya koordinasi itu, maka aka diharapkan tidak ada lagi kegamangan bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk menjalankan tugasnya masing-masing khususnya dalam mengelola keuangan daerah”.

“Sehingga pada kesempatan ini, saya minta kepada para Inspektur untuk dapat menerjemahkan bentuk-bentuk koordinasi APIP dan aparat penegak hukum , kedalam peta pengawasan dan kegiatan pengawasan 2018 mendatang,” imbaunya.