Melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris, Pemerintah Provinsi Papua akhirnya telah menyelesaikan tata ruang atau wujud struktur pola pemanfaatan pembangunan dengan susunan pusat-pusat permukiman.

Tata ruang sekaligus memiliki fungsi sebagai pendukung perencanaan kegiatan pembangunan maupun sosial ekonomi masyarakat, yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Dengan demikian, Gubernur Papua Lukas Enembe minta agar seluruh pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota di masa mendatang, wajib mengacu pada tata ruang yang sudah dibuat bersama Pemerintah Inggris.

Sehingga setiap kegiatan pembangunan maupun sosial ekonomi kemasyarakatan Papua, yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota, searah dan sejalan dengan pemerintah provinsi.

Hal ini disampaikan Gubernur Lukas Enembe, usai menerima kunjungan kerja Duta Besar (Dubes) Inggris Moazzam Malik, di Jayapura, pekan kemarin.

Masih dikatakan Lukas, sejak dirinya memimpin empat tahun lalu, pihak terkejut karena sejak Papua resmi menjadi sebuah provinsi, belum ada tata ruang yang dibuat untuk menjadi acuan maupun arah pembangunan kedepan.

Oleh karena itu, dia berharap agar tata ruang yang sudah ada ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan.

Sebelumnya, Gubernur juga mendorong kebijakan satu peta berbasis Informasi Geospasial (IG) dengan membantu data melalui Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU).

Kebijakan satu peta ini ditengarai dapat diimplementasikan dalam perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tata ruang dan batas wilayah administrasi.

Disisi lain, kebijakan satu peta ini dapat diimplementasikan pada institusi penegakan hukum guna mendukung kebutuhan nasional dan daerah akan tersedianya informasi geospasial.