Kelompok Kerja (Pokja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, diminta kembali melakukan tender jalan pendukung menuju Patung Yesus Kristus senilai Rp 14 miliar, yang sebelumnya dua kali dinyatakan gagal lelang.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua, Djuli Mambaya di Jayapura, Senin (27/11) kemarin.

Djuli mengaku pihaknya berkeinginan kuat agar pembangunan akses jalan pendukung ke Patung Kristus dapat dimulai pada tahun ini. Pasalnya, jika tertunda lagi, dikhawatirkan proses pembangunan patung akan molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya.

“Kita ingin supaya pembangunan patung ini bisa rampung sebelum perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Sehingga akses jalan harus mulai di bangun tahun ini. Kalau tunda lagi, maka ditakutkan pembangunan patung ini tak dapat selesai saat pagelaran PON berjalan,” terang Djuli di Jayapura, Senin (27/11).

Kepada pers dia mengaku kecewa atas kinerja Pokja Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah, yang dua kali menggagalkan proses tender. Apalagi sampai saat ini, dokumen hasil evaluasi dari tim pokja, belum disampaikan kepadanya. 

“Sebab mestinya kalau gagal mereka serahkan ke Dinas Pekerjaan Umum selaku pengguna anggaran untuk nanti kami tetapkan sesuai aturan perundang-undangan. Yang pasti proyek ini harus jalan sebab kami juga di dinas ini sedang menggenjot penyerapan,” katanya.

Sementara itu, Djuli Mambaya berharap ada proses hukum terhadap oknum Pokja jika terbukti terlibat KKN dalam melaksanakan tender pembangunan jalan pendukung menuju Patung Yesus Kristus di Bukit Swaja Kampung Kayu Batu Kota Jayapura.

Dengan memproses hukum, lanjut dia, Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua akan bekerja lebih professional. Sebab dengan penetapan gagal tender seperti itu, pekerjaan yang semestinya sudah berjalan pada akhirnya harus tertunda.

“Yang pasti pekerjaannya akan molor dari targetnya yang semestinya tuntas pada 2020 saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Namun untuk memberi efek jera memang saya rasa perlu ada proses hukum,” terangnya.