Meski belum menjadwalkan waktu pelaksanaan
sidang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018,
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen memastikan pembahasannya
dirampungkan pada akhir bulan ini.
Dengan disahkan pada bulan ini, diharapkan
seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat diawali pada Januari 2018
mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekda Hery, saat menjawab pertanyaan pers
di Jayapura, baru-baru ini.
Dia mengakui, sampai dengan saat ini, Pemerintah
Provinsi Papua belum melakukan sidang Rancangan APBD 2018, dikarenakan masih
menunggu konsolidasi maupun konsultasi terkait Instruksi Presiden (Impres) tentang
PON.
Mengapa demikian, karena Impres PON tersebut,
nyatanya akan sangat berkorelasi dengan postur APBD Papua di tahun anggaran
2018.
"Sehingga hal itu juga yang menjadi
alasan bagi pemerintah provinsi dan DPR Papua untuk belum mengagendakan sidang
paripurna RAPBD 2018. Tapi kita semua sudah berkomitmen untuk bakal dihelat
sidangnya sebelum akhir tahun ini," bilangnya.
Dia menambahkan, peran APBD sebenarnya bukan
hanya berkaitan dengan angka-angka pendapatan dan belanja daerah, melainkan
mesti bermanfaat bagi kepentingan pembangunan maupun pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat.
Oleh karenanya, kebijakan pembangunan yang
direncanakan dalam RAPBD 2018 itu, ingin dijalankan dengan optimalkan namun
tetap dengan semangat dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, perkonomian rakyat dan penyediaan infrastruktur.
“Makanya, kita juga berharap kualitas
pengelolaan APBD di kabupaten dan kota, bisa juga dilakukan secara terukur.
Dengan begitu, diharapkan alokasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), mampu dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, Sekertaris Dirjen Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indro Baskoro berpesan agar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Provinsi Papua diprioritaskan
untuk pelayanan publik.
Dia juga minta agar pemerintah kabupaten dan kota
memperhatikan jadwal maupun tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan
ABPD 2018.