Dinas Pendidikan Provinsi Papua pada 2018 mendatang mulai mendorong pengelolaan keuangan SMA/SMK dilakukan secara bersih dan transparan.

Hal demikian dipandang sejalan dengan semangat pemerintah provinsi Papua menciptakan pemerintahan yang jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang diawali dari lingkungan sekolah.

“Pada 2018 mendatang, Dinas Pendidikan mulai mendorong pembenahan pada sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah, ada 350-an SMA dan SMK yang tersebar  diseluruh Provinsi Papua”.

“Mengapa demikian, jika pengelolaan keuangan SMA/SMA dilakukan dengan rencana yang tak teratur, kita khawatir mutu pendidikan akan tak maksimal ditingkatkan. Dilain pihak, berpotensi pada permasalahan hukum. Sehingga jangan sampai uang besar datang, tapi orang lebih banyak  masuk penjara, karena orang kotor urus pendidikan,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobya, di Jayapura, kemarin.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi butuh pejabat yang tak hanya paham tentang strategi pengembangan pendidikan. Tetapi aparatur sipil negara yang bersih dari praktik KKN. Dilain pihak, bila perencanaan dilakukan secara maksimal, maka semua laporan keuangan akan lebih terpadu dan maksimal.

“Paling tidak untuk setiap dana yang masuk, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS), APBD  serta semua sumber-sumber pembiayaan dari komite sekolah semuanya gampang terdeteksi. Bahkan dapat diakses secara transparan,” katanya.

Sebelumnya, tambah dia, Dinas Pendidikan Provinsi Papua telah menggelar pelatihan tata kelola  sekolah bagi kepala tata usaha di lingkungan SMA. Kegiatan ini diikuti 40 SMA yang ad di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Sementara beberapa kabupaten, diantaranya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Nabire dan  Yapen.

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan pengelolaan dana BOS maupun sumber pembiayaan yang masuk kedalam sekolah, dapat dilakukan secara transparan serta tepat sasaran.