Kenaikan harga tiket saat libur hari raya keagamaan, dinilai sebagai hal yang wajar oleh berbagai pihak karena permintaan yang tinggi. Kendati begitu, diharapkan agar kenaikan ongkos transportasi laut maupun udara, tak sampai membebani konsumen yang hendak mudik atau pulang kampung.

“Soal harga kapal putih dan pesawat diharapkan kenaikan harga tidak tinggi, meski mengalami musim liburan Natal”.

“Yang pasti kalau pun ada kenaikan, jangan sampai melewati harga ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty di Jayapura, pekan lalu.

Elia juga berharap agar masyarakat yang hendak mudik, agar membeli tiket pada tempat penjualan resmi yang telah dilegalisasi oleh pemerintah. Masyarakat juga diimbau tak membeli melalui calo, agar terhindar dari harga jual yang mahal serta penipuan.

“Ada kebiasaan orang untuk menggunakan calo demi mendapat kemudahan dalam membeli tiket. Saya harap agar tiket dibeli dari tempat penjualan resmi. Jangan lewat calo karena berpotensi terkena penipuan yang justru merugikan konsumen itu sendiri,” serunya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Papua, Reky Ambrauw mengimbau pihak maskapai penerbangan agar menjual tiket dengan harga yang tak membebani masyarakat saat Natal dan Tahun Baru.

Dalam menjual tiket, lanjut dia, pihak maskapai dibatasi dengan penjualan ambang atas dan bawah. Harga ambang atas dan bawah ini mesti dipatuhi dan tak boleh dilanggar oleh pihak maskapai.

Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengam pihak maskapai guna mengawasi harga tiket penerbangan jelang hari raya Natal 25 Desember 2017 mendatang. “Dengan koordinasi ini diharapkan harga jual tiket tetap stabil hingga Natal nanti,” harap dia.

Ditanya mengenai kemungkin calo yang menjual tiket, pihaknya sudah berupaya diminimalisir sebab penjualan tiket saat ini marak dilakukan secara onlline.

Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya sudah mengingatkan pihak maskapai penerbangan untuk menambah penerbangan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang hendak bepergian ke luar Papua.