Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua resmi sudah menjalani libur hari pertama pada Selasa (19/12).

Para ASN ini diberikan waktu libur natal dan tahun baru selama 11 hari kerja, sebagaimana surat edaran Gubernur Papua Nomor : 003/14071/SET, tentang penetapan hari libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Dengan penetapan libur ini, praktis para ASN baru akan kembali bekerja pada 27 Desember 2017 hingga 31 Desember 2017. Lalu akan libur kembali sejak 1 Januari dan mulai berkantor pad a8 Januari 2018 mendatang.

Sementara berkenaan dengan hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan provinsi untuk tidak lagi menambah waktu liburan.

Sebab waktu liburan yang diberikan sudah sangat panjang, sehingga bagi ASN yang pulang ke kampung halaman, diimbau wajib sudah berada di tempat tugas sesuai waktu yang ditetapkan sebelumnya.

“Sebab kalau ditotal dengan hari sabtu dan minggu, total waktu liburan hingga 16 hari. Sehingga saya harap tak ada alasan lagi bagi ASN untuk telat atau menambah waktu liburan. Sebab liburan yang diberikan sudah lebih dari cukup,” terang Gubernur Lukas di Jayapura, kemarin.

Senada disampaian Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda. Dia berharap tingkat kehadiran pegawai minggu pertama Januari 2018, dapat mencapai 100 persen.

“Makanya, kita imbau pegawai untuk segera berkantor dan menunaikan kewajibannya pada tanggal masuk kerja sesuai yang ditetapkan pemerintah. Sebab tugas yang telah dipilih merupakan pengabdian kepada masyarakat,” ucap dia.

Nicolaus Wenda berharap kedepan tak ada lagi pegawai yang beralasan belum bisa kembali bekerja karena terhambat masalah transportasi. Karenanya, dia berharap pegawai untuk bisa memanfaatkan waktu liburan dengan maksimal.

Sementara menyoal sanksi bagi pegawai yang tak masuk kerja pasca libur natal dan tahun baru, ia menambahkan sesuai dengan tata tertib disiplin pegawai, yang bersangkutan bakal diberikan panggilan dari kepala SKPD.

Dimana langkah awal yang ditempuh, yakni memberi panggilan, membina, selanjutnya sanksi jika terbukti melanggar disiplin,” tutup dia.