Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Djuli
Mambaya merasa gerah dengan kinerja sejumlah konsultan pengawas di bumi
cenderawasih yang tak maksimal bahkan tidak berada di lapangan, saat dirinya
melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi proyek, di beberapa kabupaten.
Berkenaan dengan hal itu, dirinya pun lantas
melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Ikatan Nasional Konsultan
Indonesia (Inkindo) Papua, Kamis (28/12) sore.
Para pengurus Inkindo Papua beserta sejumlah
konsultan yang menyambutnya langsung mendapat teguran keras. “Harusnya ada empat orang konsultan pengawas
di lapangan setiap hari. Ketika saya berkunjung ke lokasi proyek satu orang pun
tak nampak. Ini kan memalukan, dimana mereka konsultan pengawas?,” seru dia.
Djuli yang disela-sela pertemuan itu pun
langsung bergegas keluar dari ruangan ketika para konsultan pengawas tak mampu
membuktikan kehadiran mereka di lapangan.
“Tidak boleh kita bermain dengan pekerjaan.
Itu sebabnya saya marah. Ini rusak semua pekerjaan. Makanya saya tak ragu akan
mem-blacklist konsultan pengawas yang tak kerja benar”.
“Intinya saya akan minta konsultan pengawas
ini untuk membuktikan bahwa mereka ada di lapangan. Bila tidak maka akan kita
berlakukan penundaan pembayaran. Pembuktian bisa dengan foto atau dokumentasi
lainnya. Sebab saya kesal karena saat ke lapangan mereka tidak ada,” keluhnya.
Djuli pada kesempatan itu, makin tersulut
emosinya ketika mendengar penjelasan sejumlah pengurus Inkindo, bahwa sebagian
besar konsultan yang menyambutnya saat Sidak, berasal dari luar Papua dan tak
memiliki kantor di Papua.
“Ini juga jadi pertanyaan? Kenapa mereka
konsultan yang tidak punya kantor di Papua, bisa ikut tender di Papua? Ini kan
dari luar”.
“Ini saya lihat pekerjaan mafia. Sebab ada konsultan
datang dari luar daerah tapi bisa menang tender di Papua. Dilain pihak, mereka
pun tak muncul di lapangan. Makanya saya usulkan, Pokja di Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Papua harus diperiksa. Siapa yang bermain dengan konsultan
harus ditemukan. Sebab dampaknya sangat besar,” ketusnya.