Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak seluruh masyarakat di bumi cenderawasih untuk menerima siapa pun pihak yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjabat caretaker di bumi cenderawasih.

Lukas memahami ada keengganan dari masyarakat untuk menerima Caretaker Gubernur Papua dari kalangan militer (TNI/Polri). Kendati begitu, dia berharap hal itu tak menjadi masalah sebab keberadaannya untuk memastikan pelaksanaan Pilgub berjalan dengan baik, termasuk pelayanan pembangunan.

“Orang Papua ini alergi dengan Carekater Gubernur dari TNI/Polri, tapi kalau sudah ditunjuk tidak ada masalah. Sehingga masyarakat kita harap ikut menerima,” terang dia di Jayapura, kemarin.

Lukas memastikan, seluruh fasilitas pemerintah yang ada tidak akan berkurang. Baik untuk kendaraan majpun rumah dinas, kemudian isi gedung seperti perabotan kursi maupun meja, tetap akan ditinggalkan karena milik pemerintah.

“Sehingga nanti ketika Carekater Gubernur tiba di Jayapura untuk menjalankan tugasnya, semua masih tersedia. Tidak ada yang kurang, sebab kita ingin meninggalkan kesan yang baik supaya dicontoh oleh semua mantan pejabat yang ada diatas negeri ini,” harapnya.

Sebelumnya sejumlah lembaga di Papua menolak rencana penunjukan Caretaker Gubernur Papua dari TNI/Polri. Sejumlah lembaga itu diantaranya, Majelis Rakyat Papua (MRP) serta sejumlah Legislator DPR Papua.

Penolakan ini dianggap wajar oleh Sekda Papua Hery Dosinaen, namun dia menilai hal itu tak perlu dipermasalahkan oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah pusat. Sebab lembaga Majelis Rakyat Papua merupakan perwakilan dari masyarakat yang wajib menyuarakan aspirasi dari tingkat bawah.

Kendati demikian, Sekda kembali menegaskan siapa pun Penjabat Gubernur yang ditunjuk tetap akan mendapat dukungan penuh dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.

“Yang pasti Caretaker Gubernur itu adalah pihak yang sedang dalam jabatan Eselon I di kementerian. Sehingga kami sekali lagi, ASN yang bertugas di Provinsi Papua kami tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ( dan memberi dukungan meski yang ditunjuk dari kalangan TNI),” terangnya.

Hery Menambahkan, siapa pun yang ditunjuk, Pemprov Papua tak memiliki hak dan kewenangan untuk mengintervensi Mendagri. Karena yang terpenting saat ini adalah penunjukan Penjabat Gubernur, tak menghambat pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan.