Mengingat anggaran Pemerintah yang sangat terbatas, investasi pihak swasta dipandang penting dalam pembangunan bidang infrastruktur di bumi cenderawasih. Sejalan dengan itu, anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Papua diminta tak hanya terfokus pada pekerjaan pemerintah semata.

Tetapi juga membidik pekerjaan swasta lainnya atau yang dilaksanakan dengan skema pemerintah dan non pemerintah. 

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri pada Musyawarah Provinsi (Musprov) – IX Inkindo Papua di Jayapura, Rabu (14/2).

Dia katakan Inkindo memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua. Melalui kiprah anggota organisasi dengan membangun kerja sama yang baik di semua jenjang Pemerintah Provinsi Papua.

Oleh karenanya, sebagai pengguna jasa konsultasi, Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan Inkindo ters meningkatkan profesionalismenya, agar memiliki daya saing tinggi. Baik pada pekerjaan di dalam Papua maupun di luar bumi cenderawasih, bahkan luar negeri.

“Sebab saat ini kita tengah memasuki era liberalisasi perdagangan di tingkat regional maupun internasional,” terag dia.

Masih dikatakan, jasa konsultasi, pada hakikatnya merupakan jasa keahlian yang berperan dalam proses pembangunan, meliputi studi, tata ruang wilayah, perencanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban suatu kegiatan pekerjaan.

Disisi lain, konsultan memegang peranan penting dalam setiap proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, dimasa mendatang peran konsultan nasional perlu ditingkatkan pada setiap proses pembangunan.

“Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan diyakini dapat berlangsung efektif dan efisien, berdaya dan berhasil guna serta pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas. Baik hasil-hasil pembangunan maupun sumber daya manusia aparatur pelaksana pembangunan,” harapnya.

Diketahui, kegiatan Musprov Inkindo – IX dihadiri seluruh pengurus dari 29 kabupaten dan kota. Turut hadir sejumlah pengurus Inkindo Pusat.