Pemerintah Provinsi Papua menyadari untuk dapat menangani masalah transportasi di provinsi tertimur di Indonesia ini, dibutuhkan keterlibatan semua pihak agar tindakan maupun kebijakan yang ditempuh memiliki hasil yang maksimal.

Tak hanya itu, peran serta dari pihak terkait juga mesti dilakukan secara sungguh-sungguh. Supaya penyelesaian masalah transportasi bisa memiliki efek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Contohnya untuk akses penghubung antar daerah yang sampai saat ini masih terbatas karena sarana maupun prasarana infrastruktur yang belum memadai. Hal ini tentunya menyebabkan keterisolasian masyarakat serta tingginya harga kebutuhan pokok.

“Masalah seperti ini yang membutuhkan penangaan bersama dan secara sungguh-sungguh supaya tujuan pembangunan bisa tercapai,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran 2019, di Aula Dinas Perhubungan Papua, kemarin.

Elia Loupatty juga berharap aparatur Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Papua  hingga tingkat pusat, dapat bersinergi dalam penyelenggaraan sektor tersebut, khususnya pelayanan transportasi.

Dengan demikian, visi dan misi gubernur serta wakil gubernur, yakni menuju Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, dapat benar-benar terwujud.

“Apalagi dalam rapat kali ini dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan dari 29 kabupaten dan kota, serta UPT ditjen Perhubungan Darat Laut dan Udara. Sehingga melalui rapat kerja tekns ini diharapkan bermakna strategis sekaligus sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sektor perhubungan, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi, " ujar Loupatty.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky Douglas Ambrauw menegaskan, melalui kegiatan ini nantinya akan dihimpun berbagai usulan dari kabupaten/kota untuk program 2019.

Dia berharap terjadi sinkronisasi kegiatan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk kemudian dibawa dalam pembahasan di tingkat nasional. “Dengan demikian ada satu perencanaan antara daerah dan pusat untuk pembangunan bidang perhubungan diatas tanah ini,” harapnya.