Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi
Papua menjelaskan kendala penyaluran dana Prospek beberapa tahun terakhir.
Dimana, maraknya pemekaran kampung pasca diturunkannya kebijakan penyaluran
dana desa oleh pemerintah pusat, menjadi salah satu kendala penyaluran Prospek.
Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte, jumlah kampung sebelum dana
desa bergulir mencapai sekitar 3.800-an. Angka ini kemudian berkembang menjadi
5.400-an, setelah dana desa mulai bergulir.
“Dimana letak permasalahannya? Masalah itu
muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung,
kini diminta untuk membagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru
terbentuk”.
“Sementara bila dibagi rata, jumlahnya per
kampung tak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus. Sehingga
jika pun dibagi maka itu akan bertentangan dengan Perdasus yang mengamanatkan
pembagian dana Prospek per kampung minimal Rp100 juta,” terang dia, pada
monitoring dan evaluasi dana desa oleh Pemprov Papua, kerja sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II
Jayapura, Rabu (21/2).
Kendala lainnya dalam penyaluran dana Prospek,
yakni transfernya kini yang tak lagi langsung diarahkan ke rekening kampung.
Bahkan menurut laporan yang diterima olehnya, ada oknum kepala daerah yang
justru menggunakan dana Prospek untuk kepentingan pribadi.
“Sehingga ini menjadi kendala kita memang.
Karena kalau dulu untuk Prospek sangat diakui masyarakat kampung. Dengan Rp100
juta yang ada, masyarakat kampung bisa berbuat sesuatu”.
“Nah kini, setelah ada usulan untuk merubah
penyaluran Prospek yang tak lagi langsung ke rekening kampung, jutsru dampaknya
tak terasa maksimal. Sehingga hal ini perlu dikaji kembali agar penyalurannya
kedepan bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Papua di
wilayah perkampungan,” harap dia.
Sementara itu, kegiatan monitoring dan
evaluasi dana desa oleh Pemprov Papua, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi, dibuka oleh Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri.
Kegiatan ini, diikuti oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Inspektur se-Provinsi Papua.