Pemerintah Provinsi Papua merilis data perkembangan jumlah koperasi secara kuantitatif sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 3.398 unit. Meski terus mengalami peningkatan, namun jumlah koperasi yang aktif sampai dengan 2017 lalu, hanya sebanyak 1.880 atau 55.3 persen.

Menurut Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumbeer Daya Manusia, Anni Rumbiak, hal demikian harus menjadi perhatian instansi terkait untuk melakukan pembenahan. Apalagi, jumlah koperasi yang ada, sekitar 1.518 unit koperasi tidak melaksanakan rapat anggotan tahunan (RAT), sedangkan yang menjalankan hanya sekitar 406 unit atau 21.5 persen saja.

Hal demikian dikatakan Anni Rumbiak saat memberikan arahan pada forum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan rapat koordinasi online data sistem (ODS) bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah se-Papua, di Jayapura, Selasa (27/2).

Anni mengatakan saat ini jumlah usaha menengah kecil mikro (UMKM) yang sampai akhir tahun 2017 berjumlah 47.977 unit. Sementara jumlah wirausaha baru mencapai  10.603.

Dia berharap angka ini terus ditumbuhkan melalui pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, agar mereka mampu tumbuh menjadi usaha berkelanjutan dengan skala lebih besar. Sehingga dapat mendukung kemandirian perekonomian nasional, melalui strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Seperti peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skemanya, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran”.

“Makanya, strategi dan kebijakan yang ditempuh wajib dengan reformasi total koperasi yang dilakukan lewat beberapa hal, seperti rehabilitasi atau pembaharuan koperasi yang diawali dengan pengelolaan dan pemuktahiran data melalui ods,” kata dia.

Dia menambahkan, agar instansi terkait untuk membangkitkan koperasi dan UMKM daerah. Dengan demikian, dapat mendorong bertumbuhnya kuantitas maupun kualitas UMKM secara langsung sekaligus menumbuhkan sektor riil, meningkatkan produksi, penyerapan tenaga kerja serta menambah produk domestik regional bruto (PDRB).