Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, sampai saat ini belum juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) 2018.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menyarankan dua lembaga itu agar segera berembuk dan menetapkan APBD, supaya pembangunan bisa segera berjalan dan masyarakat tak menjadi korban.

“Dari kami di provinsi mengimbau agar bupati dan DPRD setempat patuhi saja aturan perundang-undangan dengan segera menetapkan. Intinya tetapkan segera APBD 2018-nya dan jangan menunda”.

“Sebab pergerakan ekonomi tunggu penetapan. Artinya kalau APBD sudah diketok, maka uang pun bisa keluar sehingga masyarakat bisa bergairah. Kalau tidak ya, (pembanguan) tak bisa (jalan),” terang Ridwan di Jayapura, pekan kemarin

Dia katakan, sebenarnya Pemerintah Provinsi Papua sudah memfasilitasi pertemuan antara bupati dan DPRD Mimika di  Kementerian Dalam Negeri, dengan harapan ada kesepahama n diantara dua lembaga itu untuk segera menetapkan APBD-nya.

Sayangnya, pertemuan itu belum membuahkan kesepakatan dengan kedua lembaga kukuh mempertahankan pendiriannya.

Dia tambahkan, sebenarnya untuk dapat mempercepat penetapan APBD Mimika 2018, dibutuhkan niat dan komitmen dari semua pihak terkait. Baik bupati maupun DPRD setempat. Sebab jika tidak, siapa pun yang menjadi memediasi, maka tak akan membuahkan hasil yang diharapkan.

“Sebenarnya untuk penetapan APBD Mimika solusinya, yakni ada niat dari pihak terkait segera menetapkan. Karena kalau tidak niat, siapa pun yang membantu tidak akan bisa selesai. Sebab APBD belum ditetapkan ini akan ada sanksi yang turun dari pusat”.

“Diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditahan. Kemudian gaji Anggota DPRD dan bupati pun demikian. Sehingga saya harap bisa segera ada komitmen dari dua lembaga ini untuk bisa sepakat menetapkan APBD demi kepentingan masyarakat,” harapnya.