Dinas Pendidikan Provinsi Papua menyoroti gaji guru honor Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang nilainya sangat tidak layak dan tak bisa mencukupi kebutuhan hidup “pahlawan” tanpa tanda jasa itu.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Protasius Lobya, menurut laporan yang diterima olehnya, honor gaji guru yang dibayar pemerintah daerah hanya senilai Rp300.000.

“Tak sampai disitu, gaji tersebut pun kadang dibayarkan tiga bulan sekali bahkan lebih,” terang Protasius menghadiri rapat koordinasi dan sosialisasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di Jayapura, pekan lalu, yang dihadiri para kepala instansi terkait se-Papua. 

Dia katakan, gaji para guru honorer SMA/SMK, saat ini dibayar dengan menggunakan dana  bantuan operasional sekolah (BOS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota. 

Oleh karenanya, dia menilai sistem penggajian seperti ini kini menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah provinsi di dunia pendidikan, sebab kini pengelolaan guru SMA dan SMK menjadi tanggung jawab provinsi.

“Kira-kira bagaimana perasaan kita semua jika sebulan hanya dibayar Rp300.000. Apalagi jika kita bahkan dibayar setiap triwulan”.

“Ini tentu menjadi masalah sebab terkadang para guru ini dituntut untuk bisa meluluskan anak-anak   dengan integritas tinggi. Namun sayangnya kesejahteraan guru ini secara sepihak tergolong sangat terabaikan,” keluh dia.

Ironisnya lagi, sambung dia, saat ini ada sekitar 3.000 lebih guru honor SMA/SMK diseluruh Papua, belum digaji.   

Masalah ini kemudian akan dibahas antara pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk mencari jalan keluar hingga permasalahan tersebut bisa teratasi.