Mendapat laporan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua Soedarmo langsung melakukan peninjauan yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aloysius Giay, kemarin.

Disela-sela kunjungan itu, Gubernur Soedarmo menilai perlu mengambil tindakan untuk membentuk tim guna melakukan audit terkait pengelolaan dan manajemen keuangan di rumah sakit yang sampai saat ini belum diakreditasi, namun terus digenjot sebagai rumah sakit rujukan.

“Kalau RSUD Abepura kan tipe C tapi sudah terakreditasi. Nah RSUD Jayapura sampai saat ini belum terakreditasi  sehingga ini perlu pembinan”.

“Makanya, dalam tinjauan ini saya juga akan cek berapa sih anggaran yang diberikan provinsi kepada rumah sakit ini. Kita akan cek juga penggunaannya. Kalau perlu saya akan perintahkan tim untuk audit masalah manajemen terutama administrasi rumah sakit ini,”terang dia.

Sekedar diketahui, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura didorong untuk naik status menjadi tipe A, paling lambat pada 2020 mendatang.

RSUD Jayapura diketahui telah memiliki alat USG empat Dimensi serta mikroskop bedah saraf yang diklaim hanya dimiliki sejumlah rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit ini juga sudah melakukan serangkaian operasi, diantaranya katarak, jantung, dan bedah onkologi.

Sementara untuk mewujudkan target menjadi rumah sakit tipe A, RSUD Jayapura diharapkan meningkatkan SDM para aparaturnya,termasuk merekrut tenaga spesialis guna menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan tersebut.

“Yang pasti dalam pengelolaan RSUD Jayapura kedepan jangan lagi ada laporan dari masyarakat, yang menyebut pelayanan di rumah sakit tersebut kurang baik, kemudian sarana pemeliharaanya kurang jelas”.

“Sebab Pemerintah Pusat melalui kebijakkan Presiden Joko Widodo saat ini telah memberikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Sehingga kami pun harus mengecek langsung penerapanya di lapangan sejauh juga RSUD ini menjalankan program itu”.

“Karena, apa pun itu Rumah Sakit Umum Daerah di Papua wajib memberikan pelayanan. Karena itu kaitannya dengan masalah nyawa seseorang. Sehingga harus menjadi prioritas. Jangan main-main sebab ini urusan nyawa seseorang,” tegasnya lagi.