Sejumlah warga di Papua dikabarkan ketakutan mengurus e-KTP dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama kristen. Sejumlah laporan menyebut, isu antikris dengan simbol 666, jadi penyebab utama dikarenakan ada pemberian nomor induk kependudukan dengan angka itu.

“Masyarakat (jadi) takut urus e-KTP, makanya banyak yang belum jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”.

“Seperti di Kabupaten Nabire, Paniai, dan Mamberamo Tengah yang menolak tegas perekaman e-KTP dengan alasan bertentangan dengan ajaran agama kristen”.

“Apalagi ada isu kemarin dalam e-KTP terdapat simbol 666 yang diyakini sebagai simbol antikris. Isu ini kemudian membuat penerapan program JKN di daerah tersebut, tidak berjalan maksimal. Karena untuk buat JKN wajib ada e-KTP,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Papua, Elia Loupatty, pekan kemarin, di Jayapura.

Kendati demikian, lanjut dia, diharapkan isu tersebut dapat segera diredam oleh pemerintah daerah setempat. Sebab fungsi e-KTP sangat vital dalam menunjang kehidupan seluruh umat manusia yang ada di Papua.

Sementara Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, Anurman Huda mengaku, kendala tersebut menjadi temuan baru oleh pihaknya untuk dilaporkan dan menjadi evaluasi di masa mendatang.

“Sebab ada target dari program JKN agar seluruh masyarakat atau 100 persen penduduknya wajib jadi peserta JKN”.

“Dengan demikian, sebagai solusinya, mungkin kita akan berupaya supaya program KPS (Kartu Papua Sehat ) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Papua bisa berjalan bersama program JKN ini. Kita akan coba integrasikan supaya keduanya saling melengkapi. Sehingga selama warga yang punya KPS, dan punya nomor induk kependudukan dapat menjadi peserta JKN,” tuturnya.

Dikatakan, saat ini banyak sekali kasus-kasus yang berkembang di media massa, sehingga menyebabkan warga dalam pegurusan JKN tidak mengikuti prosedur berlaku. Padahal saat ini pengurusannya sudah mobile dan dapat diakses melalui ponsel android.

Disamping itu, ada kartu visual JKN, yang memungkinkan peserta tidak perlu menunjuk kartu secara fisik.

“Memang program JKN ini merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Tapi semua masyarakat Indonesia baik ASN, TNI Polri, Karyawan, hingga penduduk miskin dan tidak mampu dapat didaftarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.