Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menilai cakupan pembuatan akte kelahiran di Provinsi Papua baru mencapai 46, 65 persen atau masih jauh dari yang diharapkan. Angka tersebut juga masih jauh dibawah capain tingkat nasional sebesar 87 persen.

Oleh karenanya, dia mengingatkan instansi terkait di kabupaten dan kota agar terus bekerja keras untuk memaksimalkan persentase pembuatan akte kelahiran.

“Diantaranya dengan membuat program agar semua siswa sekolah di Papua memiliki akte kelahiran. Dengan demikian, mulai dari sekarang instansi terkait harus mendatangi sekolah-sekolah untuk bagikan akte kelahiran bagi yang belum memiliki”.

“Cara ini sudah dilakukan di provinsi lain dan berhasil. Sehingga saya harap hal seperti ini bisa dilakukan di Papua dengan membuat program pemberian akte kelahiran kepada seluruh anak sekolah (TK, SD, SMP, SMA)”.

“Sementara untuk teknisnya, bisa membaca dalam Permendagri 9 tahun 2006 tentang Percepatan Penerbitan Akte Kelahiran," terang dia pada rapat kerja percepatan penyelesaian perekaman e-KTP dan bimbingan teknis administrator database (ADB) provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (27/3).

Dia mengatakan, pembuatan akte harus terus dikampanyekan kepada publik, agar seluruh putra putri Papua memilikinya. Dia juga berharap instansi terkait dapat melaksanakan program “jemput bola” sehingga dalam melakukan pengurusan akte kelahiran, warga tak perlu mendatangi ke kantor kependudukan dan pencatatan sipil.

“Artinya, instansi terkait inilah yang datang turun ke lapangan. Contohnya saat ke sekolah-sekolah, petugas langsung mengisi blangko di tempat, nanti setelah aktenya sudah jadi, tinggal dari instansi mengirimnya ke sekolah. Saya pikir dengan cara ini akan lebih efektif mendorong pembuatan akte,” tuturnya.

Sekedar diketahui, Kota Jayapura memiliki cakupan paling tinggi yakni 160 persen dalam pengurusan akte kelahiran. Menyusul Kabupaten Waropen, Asmat, Supiori, Merauke, Sarmi, Mamberamo Tengah, Nabire, Keerom dan Biak Numfor.

Sementara Kepulauan Yapen, Mamberamo Raya, Mappi, Tolikara, Dogiayi, Nduga, Paniai (8 persen), Intan Jaya, Yalimo (2,5 persen), Deiyei (0,5 persen), Lanny Jaya (1 persen). “Tentunya kabupaten-kabupaten ini perlu terus didorong,” tuturnya.