Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi melantik Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, menjadi Penjabat Gubernur Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur Jayapura, Selasa (10/4).

Seodarmo sebelumnya ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua lebih kurang satu bulan 12 hari menggantikan Lukas Enembe yang kembali maju berpasangan dengan Klemen Tinal di Pilgub 2018.

Dalam arahannya, Mendagri berpesan agar Gubernur Soedarmo dapat menjaga serta mensukseskan Pilkada serentak di Papua. Baik di tingkat provinsi maupun tujuh kabupaten.

“Sosialisasikan kepada masyarakat secara keseluruhan agar bisa menggunakan hak pilihnya. Lalu memilih kepala daerah yang tepat, agar mampu membawa Papua kedepan semakin sejahtera,” terang Tjahjo.

Mendagri juga mengingatkan Soedarmo, bahwa Pemerintah Provinsi Papua bukan saja seorang gubernur dan jajaran. Didalamnya ada pihak kepolisian dan TNI, Kejaksaan, MRP dan DPR serta tokoh agama, adat,masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Dengan begitu, dia berharap Penjabat Gubernur dapat menjalin serta membangun sinergi, komunikasi serta koordinasi, sebab kunci sukses pembangunan adalah stabilitas daerah yang harus dijaga dengan baik.

“Artinya, pihak keamanan termasuk gubernur tak bisa bekerja tanpa dibantu para tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat”.

“Tapi Penjabat Soedarmo sudah pernah menjadi Penjabat Gubernur di Aceh yang sebelumnya mampu membangun suasana Pilkada dengan lancar, aman dan sukses. Karenanya, saya harapkan Penjabat dapat membangun koordinasi, menjaga stabilitas dan jalannya roda pemerintahan, lanjutkan program pemerintah yang sudah berjalan, buatlah inovasi serta mengajak kepala daerah kabupaten dan kota bersinergi mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial,” tuturnya.

Sekedar diketahui, pelantikan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo dihadiri mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe - Klemen Tinal, Sesmenko Polhukam, para bupati/walikota serta jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) provinsi, kabupaten maupun kota.