Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) melalui Ketua Asosiasi Forum Komunikasi Pengusaha Asli Papua (FKPAP) Sonny Wanma meminta “perlindungan” pemerintah provinsi, terkait instruksi gemar makan pangan lokal yang sudah dicanangkan Penjabat Gubernur Soedarmo.

Ia khawatir instruksi itu justru akan melemahkan pengusaha lokal karena, akan semakin banyak petani sagu maupun umbi-umbian bermunculan akibat imbas dari kebijakan itu.

“Kami takut instruksi ini akan membias. Lalu pada akhirnya pengusaha lokal Papua bisa tersingkir karena efek makin menjamurnya petani atau penjual sagu,” katanya.

Ia katakan lebih lanjut, dengan berlakunya instruksi tersebut maka sudah pasti daya beli pangan sagu, umbi-umbian serta kopi meningkat.

Sehingga ia takut bahan bakunya pembuatannya pun diambil dari pengusaha non Papua.  “Makanya, kalau bisa instruksi gubernur ini disertai dengan aturan yang dapat melindungi para pengusaha lokal asli Papua”.

“Misalnya dalam instruksi wajib membeli kepada pengusaha atau petani asli Papua. Maka akan sangat baik dan berdampak pd pendapatan ekonomi mereka. Perlindungan atau proteksi ini yang kami minta dari bapak Gubernur,” ucapnya.

Oleh karenanya, dia harapkan Penjabat Gubernur tak hanya menerbitkan instruksi tetapi juga dapat menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda). Dengan begitu, ada ruang khusus bagi pengusaha lokal untuk mengaktualisasi serta mengembangkan diri.

“Sebab Perda ini juga untuk mendorong mereka (para pengusaha lokal) agar dapat bersaing dalam dunia usaha yang berbasis kearifan lokal,” tuntasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo resmi menandatangani instruksi penyajian makanan lokal bagi hotel dan rumah makan yang ada di bumi cenderawasih.

Dengan diterbitkannya instruksi tersebut, maka setiap restoran dan hotel diwajibkan untuk menyajikan makanan lokal seperti sagu maupun umbi-umbian pada setiap iven,seperti  kegiatan kedinasan dan umum serta hal terkait lain.

“Instruksi penyajian makanan lokal segera saya tandatangani. Selanjutnya instruksi akan diteruskan kepada semua kolompok usaha rumah makan, restoran maupun hotel-hotel agar menyediakan makanan lokal dari umbi-umbian sebagai pengganti nasi atau lainnya,” terang dia.

Selain kepada restoran dan rumah makan, instruksi ini juga akan disebarkan kepada seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi. Sehingga pada setiap kegiatan, wajib menyajikan makanan asli khas hasil bumi cenderawasih.