Jayapura-Sebagai bentuk penanganan dan strategi penyelesaian masalah di Papua, Pemerintah Provinsi melalui Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si, telah mengusulkan pengalokasian dana infrastruktur sebesar Rp. 2,9 trilyun kepada pemerintah, untuk membuka isolasi daerah pada tahun 2007 mendatang. Sehingga demikan, untuk mendukung kelancarannya, Gubernur meminta pada tahun 2006 ini, harus sudah ada komitmen dari berbagai pihak yang terkait sebagai upaya pelaksanaannya, sesuai dengan pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. "Strategi terbaik untuk penyelesaian masalah Papua, terutamanya adalah pembukaan isolasi daerah, dan untuk mendukung itu, untuk tahun 2007, saya sudah mengusulkan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 2,9 trilyun. Nah ini akan membuka isolasi jalan-jalan strategis yang menjadi cita-cita kita yang selama ini masih terbengkalai. Sehingga untuk mendukung pelaksanaannya, maka tahun ini sudah harus ada komitmen yang kita peroleh yaitu dana infrastruktur sesuai pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua," kata Penjabat Gubernur Papua Sodjuangon Situmorang, kemarin. Disamping itu, untuk mendukung penyelesaian masalah Papua, realisasi penggunaan dana Otsus tahun 2006 hingga kedepan akan ditekankan kepada belanja publik dan dititikberatkan kepada kepentingan rakyat. "Untuk tahun 2006 ini, sudah ada komitmen dengan para Bupati/Walikota untuk memberlakukan program pemberdayaan kampung diseluruh Papua," katanya. Sementara itu, terkait dengan permintaan Presiden kepada Gubernur untuk pemaparan strategi program jangka pendek dan menangah sebagai upaya penyelesaian masalah Papua, pada bulan Mei 2006 mendatang, kata Situmorang, pemaparan akan meliputi 3 hal, yaitu penanggulangan masalah kemiskinan terutama di daerah pedalaman, penanganan kasus HIV/AIDS, dan pembangunan daerah Merauke sebagai lumbung padi serta perkebunan tebu dan kelapa sawit. Menurutnya, program kerja Pemerintah Provinsi Papua tahun ini hingga di tahun-tahun yang akan datang, akan didorong pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, penyelesaian masalah di Papua dapat segera diwujudkan untuk menciptakan mansyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. "Jadi, kita sekarang akan mengkonsentrasikan pikiran kita kepada masalah rakyat. Dengan demikian, kita jangan terlalu sibuk urus masalah diluar kepentingan rakyat, sehingga rakyat yang nantinya akan terbengkalai. Kedepan kita akan lebih memperhatikan rakyat, sebagai upaya mewujudkan penyelesaian masalah Papua dan mensejahterahkan rakyat, khususnya didaerah perkampungan maupun pedesaan," katanya.**