Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam beberapa tahun terakhir terlihat terus mengalami peningkatan. Dari perhitungan Pemprov Papua, sejak 2013-2017, terjadi kenaikan IPM sebesar 2,84 poin.

Hal tersebut pada akhirnya menempatkan Provinsi Papua sebagai top mover pertumbuhan dari 34 provinsi di Indonesia.

“Sebab hal ini pula berpengaruh pada capaian-capaian selama lima tahun lainnya, yakni sejak dari 2013-2018, yang antara lain telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 3,76 poin,” terang Penjabat Gubernur Papua Soedarmo di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Papua sangat berkomitmen kuat memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, khususnya orang asli Papua dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah.

Dilain pihak, tetap melakukan pengembangan ekonomi masyarakat kampung berbasis komoditas unggulan di masing-masing wilayah adat melalui kegiatan pendampingan.

Pemerintah Provinsi Papua juga, lanjut dia, ingin meningkatkan nilai tambah dengan produk-produk olahan skala industri rumah tangga. Termasuk penguatan kemampuan usaha serta upaya memfasiltasi pasar untuk meningkatkan penjualan hasil produksi.

“Yang pasti kami juga ingin memastikan peningkatan industralisasi komoditas melalui keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Tetapi tak ketinggalan mendorong pembangunan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar wilayah,” katanya.

Dia tambahkan, Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini telah melakukan peluncuran perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis e-planning dan e-budgeting.

Melalui proses penganggaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, diharapkan pembangunan kedepan lebih baik serta kesejahteraan masyarakat kian meningkat.