Pemerintah Provinsi Papua segera mengecek seorang warganya berinisial FN, yang baru-baru ini menjadi sorotan pemberitaan media massa akibat candaannya yang menyebut membawa bom di dalam pesawat.

Alhasil, gurauannya itu membuat panik seluruh penumpang hingga sebagian besarnya keluar lewat pintu darurat, saat pesawat dengan nomor penerbangan JT 687 tengah boarding di Bandara Supadio Pontianak, kemarin.

“Saya pikir nanti kita coba komunikasi dengan instansi terkait untuk mencari tahu posisi dan situasinya disana seperti apa,” terang Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa di Jayapura, Rabu (30/5).

Kepada pers dia mengaku, belum mendapat laporan resmi terkait kejadian tersebut. Justru dirinya mendapat kabar dari media massa. Kendati begitu, segera berkoordinasi dengan instasi terkait apakah perlu memberikan bantuan hukum kepada FN, yang kini terancam hukuman delapan tahun penjara.

“Informasinya yang bersangkutan melakukan guyonan dengan pramugari karena membawa tentengan tas yang banyak. Saya dengar dari media massa (FN) bawa tas ada bomnya. Sehingga ditanggapi sangat serius oleh penumpang dan pramugari maka sejumlah penumpang ketakutan dan keluar lewat pintu darurat”.

“Makanya apakah ada bantuan hukum? Nanti akan kita cek dulu kalau memang diperlukan. Nanti kita coba cek ke biro hukum,” ucap dia menanggapi pers.

Terkait kejadian ini, Noak Kapisa mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk menghindari pembicaraan maupun gurauan yang menyebutkan kata bom. Sebab yang bersangkutan berpotensi tersangkut masalah hukum.

“Apalagi Papua ini sudah dikumandangkan sebagai tanah damai. Jadi, kita harus menjaga dan menghindari hal-hal seperti ini. Yang pasti saya harap ini jadi pembelajaran bagi kita dan semoga tidak terulang lagi,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya FN, penumpang asal Papua yang menyebabkan kepanikan karena menyebutkan membawa bom di dalam tas yang dibawanya, terancam hukuman maksimal delapan tahun penjara.

FN kemung dijerat dengan Pasal 437 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.