Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua menilai dibutuhkan sedikitnya delapan kapal pengawas untuk meminimalisir risiko pencurian ikan di kawasana perairan selatan dan utara bumi cenderawasih.

Menurut Kepala DKP Papua, FX. Mote, selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nemun zona pengawasannya sebatas di atas 12 mil.

“Sehingga kami katakan hal ini tidak ideal. Sebab semestinya di kawasan selatan saja mesti ada empat kapal pengawas. Lalu di pantai utara pun kita juga butuh empat kapal. Kalau semua ini sudah ada saya rasa risiko pencurian ikan di Papua sudah bisa kita minimalisir secara maksimal,” ucap Mote di Jayapura, pekan lalu.

Kendati demikian, Mote mengaku belum dapat mengadakan delapan kapal pengawas untuk  menjaga seluruh pantai Papua. Namun secara bertahap pada tahun ini akan mulai diadakan satu persatu guna meminimalisir pencurian ikan di laut Papua.

“Yang pasti dana pengadaan kapal ini alokasi dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2018. Kita belum bisa sebut nilai pengadaannya sebab masih akan diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.”

“Harapannya jika usulan anggaran ini disetujui, maka padapada Oktober 2018 mendatang, kapal pengawas itu sudah akan tiba di Kabupaten Mimika dan langsung beroperasi,” terangnya.

Diakuinya, selama ini Pemprov Papua belum memiliki kapal pengawas dan dengan pengadaan tersebut untuk wilayah selatan Papua baru akan diawasi oleh satu unit kapal.

Diharapkan dengan satu unit kapal pengawas itu, untuk saat ini DKP Papua bisa mengawasi aktifitas penangkapan ikan yang cukup tinggi di wilayah selatan Papua.

Dimana menurut informasi, sejumlah kapal dari luar Papua kerap melakukan aktifitas penangkapan ikan di area tersebut.

“Sehingga kapal ini kalau sudah ada di Papua akan dioperasikan di kawasan selatan. Sudah pasti karena di sana ada produksi ikan banyak. Mungkin kalau di kawasan utara saat ini belum ada kapal (penangkap ikan) yang besar. Namun tetap akan menjadi perhatian kita kedepan,” pungkasnya.