Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL) akhirnya menyepakati jadwal penandatanganan kontrak fisik, dilakukan usai kontrak perencanaan dirampungkan.

Kesepakatan ini sebagaimana hasil pertemuan antara pengusaha GEL dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Djuli Mambaya, Selasa (28/8), di ruang rapat instansi tersebut. Pertemuan itu, merespon aksi demonstrasi sehari sebelumnya yang dilakukan pengusaha GEL.

Mereka menuntut segera dilakukan penandatangan kontrak fisik, mengingat anggaran tersebut sudah disetujui DPR Papua.

“Hari ini sudah disepakati bahwa untuk menandatangani kontrak GEL fisik harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya harus ada penandatanganan kontrak perencanaan dulu. Selanjutnya baru bisa lanjut ke penandatanganan GEL fisik,” terang dia, usai pertemuan tersebut.

Sementara mengenai perbedaan pendapatan diantara para pengusaha GEL, Djuli menyerahkan penyelesaiannya secara internal. Sementara instansi PUPR terus melakukan pembimbingan dan pembinaan agar proyek penunjukan langsung yang dikerjakan itu, bisa bekerja dengan baik.

“Saya menghargai pertemuan serta penyampaian aspirasi dari pengusaha GEL. Dalam artian, pertemuan ini juga bagian dari pembelajaran buat mereka, bahwa begitulah mekanisme dalam bekerja.”

“Dimana sebelum melaksanakan pekerjaan mesti ada desain, patokan kerja atau perencanaan dulu. Tak mungkin bekerja tanpa ada gambar perencanaan,” serunya.

Mengenai anggaran kepada pengusaha GEL yang turun Rp75 miliar dari Rp100 miliar, dia jelaskan, sekitar Rp25 miliar harus ditender dan tak bisa penunjukan langsung karena sejumlah pekerjaan diatas Rp1 miliar untuk pesisir.

Sedangkan terkait upaya mengakomodir 388 pengusaha GEL, Djuli tambahkan, menurut jumlah yang diverifikasi awal banyak yang sudah tidak aktif namun ada pula penambahan anggota.

“Yang jelas nanti kita lihat berapa totalnya, tapi yang penting mereka akan terakomodir dalam jumlah banyak. Sebab untuk satu paket senilai Rp500 juta akan dikerjakan oleh lima pengusaha. Yang jelas semuanya akan dapat Rp100 juta keatas. Kalau tahun lalu ada yang satu perusahaan bekerja dengan Rp25 juta ini menyedihkan dan tidak mendidik,” pungkasnya.