Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua terpaksa tak melelang 25 paket proyek fisik senilai kurang lebih Rp200 miliar, karena jangka waktu pengerjaan yang dinilai sudah tidak cukup.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman usai rapat bersama dengan pihak ketiga (mitra kerja) yang dihadiri para kepala bidang, kepala seksi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemarin, di ruang rapat instansi tersebut.

“Saya  sudah mengundang semua pihak terkait dan semua sudah sepakat untuk 25 paket proyek infrastruktur dialihkan ke tahun depan. Alasannya apa, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan,” akunya.

Ia katakan, pengalihan ini dikarenakan pihak PUPR tak mau mengambil resiko dan tidak ingin menjerumuskan pihak ketiga dalam permasalahan hukum. Sebab tak logis bila sebuah proyek fisik bernilai milyaran rupiah, dikerjakan dalam kurun waktu dua bulan.

“Bayangkan saja sekarang ini sudah awal September, lalu kontrak proyek harus tutup 13 Desember 2018. Sehingga kalau kita paksakan kapan bisa kelar proyeknya?”

“Makanya seluruh berkas sudah dikembalikan untuk paket yang belum dilelang. Namun untuk sejumlah proyek yang sudah berjalan tetap dikebut. Seperti pembangunan jalan ring road sudah dan jembatan holtekam. Termasuk pembangunan gedung KONI Papua yang sekarang lagi dalam proses pengerjaan. Apalagi untuk proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan PON harus diutamakan,” ucap dia.

Pada kesempatan itu, Girius memastikan sampai dengan akhir tahun anggaran bakal mendorong penyerapan anggaran agar lebih maksimal. Kendati, banyak proyek yang dialihkan ke tahun berikutnya, dia optimis mampu mendongkrak penyerapan di instansinya itu.

“Yang pasti kita terus dorong agar setiap proyek langsung melakukan penagihan setelah selesai dikerjakan. Supaya penyerapan tahun ini bisa lebih maksimal. Intinya kita akan dorong terus penyerapan di instansi ini,” pungkasnya.