Menindaklanjuti pertemuan para kepala daerah se Provinsi Papua dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu, terkait tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, di kantor kementerian tersebut, Selasa (9/10) pagi.

Usai pertemuan, kepada wartawan, Gubernur Enembe menyampaikan bahwa ia bersama Ketua DPRP Yunus Wonda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKAD) Nicolaus Wenda, Asisten III Provinsi Papua Elisa Auri dan Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar menyampaikan hasil pertemuan dengan presiden.

“Intinya, kami tindaklanjuti apa yang diperintahkan presiden dalam pertemuan lalu. Presiden perintahkan kami berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk menyampaikan kebijakan yang diputuskan presiden terkait tes CPNS,” kata Gubernur Enembe.

Lanjut Gubernur, akan ada pertemuan selanjutnya untuk menyusun mekanisme tes CPNS. Pertemuan berikutnya ini akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKAD Provinsi Papua.

“Kita akan ikuti perkembangan selanjutnya ini,” ujar Gubernur.

Gubernur kembali menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya nanti, tetap akan mengakomodir CPNS dari luar Papua, meskipun keputusannya nanti akan ditetapkan oleh daerah. Terutama untuk formasi kedokteran, farmasi atau guru dan lainnya yang selama ini belum bisa diisi oleh Orang Asli Papua.

“Kami akan awasi ketat agar dalam pelaksanaannya nanti agar tidak terjadi praktek KKN,” tambah Gubernur.

Kepala BKAD Papua, Nicolaus Wenda dalam kesempatan yang sama mengatakan pertemuan selanjutnya telah dijadwalkan pekan depan.

“Waktu pastinya saya belum tahu. Tapi tadi sudah disepakati bahwa saya dan Sekda akan hadir untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini,” kata Kepala BKAD.

Bupati Kepulauan Yapen, Toni Tesar mengakui tes CPNS di kabupaten yang dipimpinnya masih menunggu kebijakan yang akan diterapkan oleh Kementerian PAN-RB dan pemerintah provinsi.

“Ada 300 formasi CPNS di Kepulauan Yapen. Kita belum buka pendaftaran karena masih menunggu kebijakan yang akan dijalankan, terkait prosedur penerimaan dan tesnya,” ujar Bupati Yapen.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pemerintah Provinsi Papua berkaitan dengan tes CPNS di Provinsi Papua serta kabupaten/kota. Dalam usulan tersebut, selain melakukan tes secara offline atau manual, terdapat beberapa poin lain, diantaranya keputusan kelulusan CPNS diambil oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota, Gubernur/Bupati/Wali Kota berwenang mengubah formasi sesuai kebutuhan daerah dan mengakomodir tenaga honorer dan K2 serta memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP).