Pemerintah Provinsi Papua kembali mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Otsus Plus ke DPR RI, untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Didorongnya RUU Otsus Plus sebagaimana hasil kesepakatan Gubernur Papua Lukas Enembe, bersama para bupati dan walikota, saat bertemu sejumlah pimpinan partai politik, di Jakarta, baru-baru ini.

“Sehingga dengan pertemuan ini, para anggota partai yang duduk di fraksi DPR RI, diharapkan bisa ikut mendorong RUU Otsus Plus. Sebab draft RUU ini sebelumnya sudah kami perjuangkan selama setahun pada masa kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.“

“Hanya saja, RUU Otsus Plus yang kita dorong masuk Prolegnas ke DPR RI, tak terwujud. Bahkan diakhir masa kepemimpinan SBY pun, tak ada kejelasan,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe, kemarin.

Ia katakan, salah-satu Fraksi  di DPR RI yang sudah menyatakan dukungan terhadap RUU Otsus Plus adalah Fraksi Partai Nasdem. Dengan demikian, diharapkan kedepan ada kesediaan dari partai politik lainnya di Jakarta, yang dapat meloloskan RUU tersebut.

“Sebab sekarang sudah waktunya bagi Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat melakukan untuk perbaikan-perbaikan draft RUU Otsus Plus. Karena UU Otsus yang sudah ada sudah butuh banyak evaluasi dan perbaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengusulan RUU Otsus Plus sejak 2013 lalu menemui jalan buntu. Menkopolhukam Luhut Panjaitan menilai sinergi yang dibangun antara pusat dan Papua belum sejalan. Sehingga tak heran perjalanan RUU Otsus Plus menuju ke Prolegnas kerap kandas sejak pengusulannya pada 2013 lalu.

“Soal RUU Otsus Plus kita lagi bicara. Sekarang masih sedang evaluasi yang maka kita mau lihat dulu perbaikan seperti apa yang sedang dilakukan.”

“(Draft yang ada) ini saja belum jalan dengan bagus (sinerginya). Kita ingin jalan dengan baik dulu lalu nanti kita lihat (pertimbangkan) lagi,” katanya di Jayapura, beberapa waktu lalu.

Ditanya perbaikan seperti apa yang mesti dilakukan Pemprov Papua agar RUU Otsus Plus dapat didukung Pemerintah Pusat, Luhut menyatakan mesti ada sinergi antara Papua dan semua kementerian lembaga terkait proses pembangunan di provinsi setempat.

“Karena jangan sampai ada tumpang tindih program. Misalnya kita melihat kenapa pendidikan tidak terlalu bagus, tapi uangnya sudah terlalu banyak. Bahkan sekarang ternyata ada kurang disana dan sini sehingga perlu kita perbaiki”.

“Begitu pun bidang kesehatan khususnya rumah sakit. Masakan rumah sakitnya nda sebagus itu setelah 4 kali saya ke Papua dan lihat ada yang salah ternyata sehingga musti diperbaiki. Lalu saya lapor presiden dan kepala negara setuju sehingga saya bawa Menteri Bappenas supaya kita lihat apa masalahnya ,” ungkap dia.