Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meralat pernyataan menolak proses seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2018 di bumi cenderawasih.

Di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Lukas Enembe memastikan perekrutan yang telah dilakukan oleh panitia IPDN 2018 sudah sah dan tetap dilanjutkan. Sebab telah dipastikan sekitar 91 lulusan IPDN Papua lewat jalur afirmasi, seluruhnya merupakan orang asli Papua (OAP).

“Terkait penolakan terhadap hasil seleksi IPDN 2018, kami akui saat tahapan itu terjadi kita tidak tahu dan saya belum dilantik menjadi Gubernur.”

“Nah, ternyata 91 orang penerimaan IPDN 2018 lewat jalur afirmasi itu, orang Papua semua yang diterima. Jadi, kita sudah minta maaf kepada (panitia seleksi) IPDN, kami minta maaf karena kami tidak tahu,” jelas Lukas, kemarin.

Lukas pada kesempatan itu, juga membantah terdapat sejumlah warga non Papua yang diterima dalam perekrutan calon praja IPDN 2018 dari jalur afirmasi. “Setelah diteliti ternyata opa atau kakek dari anak yang mendaftar itu berasal dari Papua. Jadi, sekali lagi pada kesempatan ini kita sampaikan permintaan maaf,” terang Lukas.

Kendati demikian, Lukas memastikan untuk perekrutan IPDN di masa yang akan datang, standar operasional prosedurnya disiapkan oleh pemerintah provinsi. Sampai kepada kewengan untuk menentukan jatah perekrutan di seluruh Papua.

“Yang paling penting kita minta keterwakilan dari semua wilayah bisa ada. Karena pemerintah daeah di Papua butuh pamong praja yang siap pakai di wilayahnya sendiri.”

“Dalam artian, kalau satu kabupaten terima lebih banyak dari daerah lainnya, itu sudah pasti akan pincang pemerintahan pada satu wilayah. Sehingga kita mau ada keseimbangan di semua daerah. Itu yang kita minta dan mulai di 2019 mendatang,” pungkas dia.