Komisi V DPR Papua dan Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua menggelar rapat dengar pendapat membahas mengenai beasiswa bagi mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di provinsi lain dan di luar negeri.

Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua terus membenahi program beasiswa studi pengiriman anak-anak Papua, ke sejumlah perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengakui, pembenahan program beasiswa dalam dan luar negeri itu, menjadi fokus Biro Otsus, karena menjadi program prioritas Gubernur Papua pada RPJMD 2013-2018 dan dilanjutkan periode kedua. 

“Proses pembenahan ini, terus kami lakukan, baik dari sisi regulasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan terhadap mahasiswa di tempat studi mereka,“ kata Aryoko Rumaropen didampingi Sekretaris Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Natan Pahabol usai rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Papua di Hotel Horison Jayapura, Jumat (19/10).

Aryoko Rumaropen mengungkapkan, jika saat ini, sebanyak 400 lebih anak Papua yang mendapat beasiswa pada berbagai pendidikan baik jenjang S1, S2 dan S3 pada sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri.

Sementara di luar negeri, kata Aryoko,  Pemprov Papua juga memberikan beasiswa kurang lebih 662 anak Papua yang tersebar di perguruan tinggi ternama di 17 negara.

“Itulah sebabnya, rapat kerja ini, selain membahas hal-hal yang terus dibenahi, juga persiapan bagaimana mahasiswa yang telah selesai ke depan proses mereka apakah untuk wiraswasta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di Papua,“ ujar Aryoko Rumaropen. 

Apalagi, kata Aryoko, mereka ini adalah investasi SDM bagi masa depan Papua, sehingga menjadi fokus dan keriusan bagi Pemprov Papua. 

Namun diakui, jika pihaknya terus akan melakukan evaluasi, termasuk proses dari pendidikan itu sendiri, dari awal hingga mereka selesai. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan jenjang S1, bisa saja dilanjutkan ke S2 atau S3. Namun, itu kembali dari kesiapan mahasiswa itu sendiri. 

Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap kemajuan belajar mereka, jika memang mereka tidak mampu, tentu akan terdegradasi dengan sendirinya atau drop out. 

Dikatakan, evaluasi itu juga dilakukan ketika mereka sudah selesai dan terserap di dunia kerja. 

“Jadi memang sejauh ini, mereka lebih banyak terserap di sektor swasta. Tetapi, swasta itu ada di dalam wilayah Papua,“ bebernya.  

Masalah keuangan yang sempat bermasalah tahun lalu? Diakui Aryoko, itu merupakan bagian dari perbaikan mulai dari managemen dan tata kelola keuangan sendiri. 

Apalagi, kata Aryoko, pihaknya juga mengukur antara jumlah siswa yang mendapat beasiswa dengan ketersediaan anggaran, sehingga pada 1 tahun anggaran prosesnya akan berjalan baik dan terpenuhi. 

Untuk permasalahan tahun 2017, Aryoko menambahkan, jika itu sudah diselesaikan. 

Untuk anggaran beasiswa di dalam negeri, bisa diukur antara jumlah beasiswa dengan jumlah mahasiswa, namun di luar negeri menggunakan angka proyeksi tertinggi, sehingga pada akhir tahun keuangan itu bisa mencukupi jumlah mahasiswa dan program-prorgam yang dibiayai. 

Bahkan, pihaknya juga mengantisipasi kenaikan kurs dollar terhadap rupiah.

Ia mencontohkan, untuk 1 orang mahasiswa kuliah di Uncen, masuk tahun angkatan 2015, antara semester 1-10 itu tetap konstan. 

Artinya, bisa diukur kebutuhan anggarannya, misalnya setiap bulan Rp 1 juta selama tahun angkatan berjalan dan kemungkinan jika ada kenaikan karena inflasi atau lain bisa kita naikan di tahun ketiga dinaikan biaya hidupnya menjadi Rp 1,5 juta. 

“Tapi jika di luar negeri, kita harus pakai proyeksi tinggi. Dan, angkanya kita tidak bisa mematok bahwa dari awal semester sampai akhir, tentu tidak bisa. Misalnya, perkuliahan di Januari, maka rencana perkuliahan di Januari, sudah harus kita terima dari sekarang, karena kita akan hitung di tahun anggaran 2019,“ pungkasnya.

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengapresiasi Gubernur Papua untuk program beasiswa bagi siswa-siswa Papua studi di dalam dan luar negeri.

“Ini luar biasa dan transparansinya dibawah Biro Otsus sekarang terkait dengan seleksi siswa sampai dengan proses transaksi keuangan dan akhirnya keberadaan siswa siswa kami sudah cukup dengar dan penjelasannya sangat detail, riil dan ini sangat bagus,“ kata Natan Pahabol. 

Bahkan, Komisi V DPR Papua berharap beasiswa ini harus tetap dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Apalagi, animo anak-anak Papua sekolah ke luar negeri cukup tinggi. 

“Kami harap Pemprov Papua menyiapkan grand desain atau buku panduan untuk orang sekolah di luar negeri perlu ada dan itu dikemas bersama sama perguruan tinggi seperti Uncen,“ harapnya.

Ditambahkan, mulai dari tahap selekasi, proses out put sampai dengan penerapan orang ke lapangan harus diatur dalam buku itu, karena mereka menggunakan dana Otsus, sehingga harus diatur hak dan kewajiban mereka dalam grand desain buku itu. 

Namun Natan mengingatkan agar ke depan, program beasiswa ini, sebaiknya tidak untuk anak-anak pejabat baik kepala dinas, kepala badan atau pejabat di provinsi dan kabupaten/kota. 

“Jadi, para pejabat itu, stop ikutkan anak-anaknya sekolah di luar negeri dengan menggunakan anggaran ini, karena dana ini diperuntukkan untuk orang Papua yang ekonominya menengah kebawah," tandas Natan Pahabol.