Jayapura-Menteri Pendidikan Nasional (mendiknas) diwakili Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah, Prof. Dr. Suyanto, Kamis (17/5) malam, di sasana Krida Kantor GUbernur Papua, melakukan penandatanganan Memorandum of Undarstanding (MoU) dengan Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Papua, terkait dengan penuntasan persoalan pendidikan di Papua. Dalam penandatangan tersebut, disepakati, bahwa penuntasan masalah pendidikan di Papua, akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Papua, melalui pendanaan sharing oleh ketiga belah pihak. Disamping itu, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua, akan memprioritaskan penggunaan anggaran APBD di bidang pendidikan. Penjabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si dalam kesempatan tersebut penandatangan nota kesepakatan ini, akan berlaku selama tiga tahun kedepan, yaitu hingga tahun 2009. Penandatangan nota kesepakatan ini, lanjutnya, merupakan tindakan penanganan terhadap tiga persoalan pendidikan di Papua, yang intinya akan dilakukan percepatan melalui dana sharing bersama. ?Yakni sebesar 50 persen dana penanggulangan pendidikan, akan dibebankan ke APBN, kemudian 20 persen oleh pemerintah provinsi dan 30 persen lagi oleh kabupaten dan kota, ujarnya. Diakuinya, penanganan masalah pendidikan di Papua, tidaklah semudah membalikan tangan, karena kendala yang dihadapi antara lainnya, yakni kendala kondisi geografis daerah-daerah yang berada di wilayah terisolasi, serta SDM masyarakat Papua yang masih tertinggal. Terkait dengan itu, lanjutnya, melalui nota kesepahaman ini, diharapkan ada langkah-langkah proaktif di lapangan, untuk mempercepat penuntasan masalah pendidikan dasar menengah di Papua, Selain itu, diharapkan adanya dukungan dari semua pihak, agar didalam upaya pelaksanaannya, dapat dilakukan secara baik, tepat sasaran, dan terarah. Sementara itu, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah, Prof. Dr. Suyanto, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Mendiknas, sangat konsen untuk mempercepat penuntasan masalah pendidikan di Papua, yang salah satunya melalui penandatangan MoU ini. Sebelumnya, kata Suyanto, dalam upaya mengatasi masalah pendidikan di seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat telah memberikan kebijakan subsidi Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dan dana bantuan lainnya untuk menuntaskan masalah pendidikan. Terkait dengan ini, pihaknya berharap agar melalui penandatangan MoU ini, ditahun 2009 nanti, tiga persoalan mendasar yang menjadi hambatan perkembangan bidang pendidikan di Papua, dapat segera teratasi. Pihaknya, berharap agar ada upaya proaktif dari semua pihak yang terlibat dalam penanganan bidang pendidikan di Papua. Sehingga kedepan, kesenjangan yang terjadi di bidang pendidikan, di Papua, dapat dieliminir dan diminimalisir sekecil-kecilnya hingga tuntas seluruhnya.**