Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mengubah porsi pembagian dana otsus (80 persen dikelola kabupaten dan 20 persen provinsi), mendapat tanggapan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah.

Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua meminta agar Gubernur Lukas Enembe agar tak buru-buru melakukan evaluasi dimaksud. Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur.

Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. “Sebab yang pasti Gubernur dipilih rakyat karena melaksanakan dana Otsus dengan porsi pembagian 80-20, makanya (LUkas Enembe – Klemen Tinal) menang.”

“Karenaya, baik Gubernur, DPRP dan MRP, (dana Otsus ini) uang rakyat sehingga jangan bawa-bawa ke provinsi. Itu tidak boleh. Kalau pun mau bawa, mari kita bicara baik-baik. Karena suara rakyat sudah kasih (kepada wakil rakyat) lantas kenapa mau bawa uangnya lagi,” seru dia.

Ia katakan, pernyataan yang disampaikan olehnya merupakan suara dan harapan dari seluruh rakyat pegunungan tengah Papua. Sebab dana Otsus yang turun ke kabupaten seluruhnya dipakai untuk membiayai kepentingan rakyat.

“Tidak ada dana itu dipakai jalan-jalan oleh kepala daerah atau staf. Sebab kalau pula dana Otsus yang turun ke kabupaten diambil, maka keuangan kabupaten di pegunugan bisa jebol,” serunya.

Befa juga menyampaikan hal serupa terhadap rencana Pemprov Papua menggunakan dana infrastruktur Otsus untuk membiayai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Kendati memahami anggaran di provinsi masih minim, ia minta dana infasruktur tetap diturunkan ke kabupaten untuk membiayai pembangunan jalan dan lainnya.

“Sekalipun anggaran PON kurang uang, kami minta dana infrastruktur itu daerah seperti pegunungan, kami tetap dapat. Sebab daerah pegunungan perlu pula mendapat sentuhan pembangunan,” kata dia.