Untuk kali yang ketiga, Pemerintah Provinsi Papua kembali memusnahkan ribuan botol dan kaleng minuman keras (miras), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (29/10) pagi.

Ribuan botol miras yang dimusnahkan, merupakan hasil sitaan milik PT. Sumber Mas Jaya Papua, yang ditahan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi, saat sidang di sejumlah tempat.

Meski pemilik miras mengaku memegang surat ijin penjualan dari pemerintah, namun aparatur Satpol PP  Papua tetap melakukan penyitaan dengan berpegang pada Perda nomor 15 tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Intinya, kita kawal Perda pelarangan minuman beralkohol di Provinsi Papua yang merupakan penjabaran dari  Undang – undang otonomi khusus. Sehingga siapapun yang datang dari luar harus patuh dan taat pada UU otonomi khusus Provinsi Papua.”

“Artinya apa, kalau Pemerintah Provinsi Papua sudah menyatakan pelarangan maka tidak ada orang atau siapa pun yang bisa menjual dengan sembarangan minuman beralkohol itu. Meski dia pegang ijin dari pihak manapun, karena Papua ini daerah otonomi khusus, jadi siapapun anda yang datang dari luar harus patuh dan taat pada UU ini,” terang dia disela-sela pemusnahan.

Sementara ribuan botol minuman beralkohol yang dimusnahkan, yakni miras bergolongan A sebanyak 10.326 botol/kaleng (alkohol 1-5%), golongan B sebanyak 1.223 botol (5-20%) dan golongan C sebanyak 14.400 botol (alkohol 20-55%).

Diakuinya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74, memang mengatur tentang tata cara pendistribusian minuman keras yang masuk di kepulauan, provinsi dan kabupaten/kota. Kendati demikian, Perda pelarangan yang diterbitkan provinsi wajib dijalankan.

“Maksudnya apa, Perda ini diatas surat ijin dari Gubernur atau Bupati dan Walikota. Sekali lagi kami katakan untuk surat ijin dari kepala daerah itu masih dibawah peraturan daerah.”

“Apalagi sebelumnya para bupati dan walikota bersama gubernur kan sudah sama-sama menandatangani pakta integritas dalam upaya pemberantasan miras. Sehingga penertiban dan pemusnahan mias ini sudah sesuai aturan,” kata dia.