Pemerintah Provinsi Papua meminta kepastian waktu terkait perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di bumi cenderawasih, yang sampai saat ini belum mendapat mendapat “aba-aba” dari Pemerintah Pusat.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa mengkhawatirkan kemunculan dampak sosial dari rencana perekrutan CPNS 2018, di provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, yang sampai saat ini belum jelas. Apalagi tingkat pencari kerja di Papua masih lebih dominan ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Keinginan menjadi pegawai negeri sipil sangat besar, tetapi kesempatan yang ada pun kecil bahkan minim. Makanya, kita harapkan kepada pemerintah pusat melalui perwakilan dari kementerian terkait yang hadir, agar bisa memberikan kesempatan dan kepastian kapan perekrutan dilaksanakan”.

“Sebab sampai sekarang masyarakat selalu tanya kepada kita, kapan penerimaan (CPNS) di mulai. Sehingga ini jadi dampak sosial yang kami hadapi saat ini,” terang Elysa, disela-sela validasi peta kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan PNS 2019, kemarin, di Jayapura.

Elysa tambahkan, jika merujuk pada jadwal program dari Kemenpan RB, sebenarnya pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana kesepakatan dengan Presiden Jokowi secara oflline, paling lambat dilaksanakan pada Desember mendatang.

Hanya saja secara teknis perlu dibicarakan kembali antara pihak kementerian bersama Provinsi Papua dan Papua Barat, mengenai mekanisme teknis pelaksanaannya.

“Dalam penjelasan pihak perwakilan kementerian yang datang tadi, memang yang bersangkutan mengaku tidak bisa memberikan kepastian karena itu kerenangan Menpan RB. Namun kalau kita ikut program paling lambat mesti digelar perekrutan CPNS 2019 Desember tahun ini. Tapi mari kita terus berharap agar ada kepastian waktu mengenai pelaksanaan perekrutannya,” harap dia.

Senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda. Dia berharap dalam waktu dekat sudah ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan perekrutan CPNS 2018.

“Sebab masyarakat sudah menunggu dan sangat mmenantikan. Namun kami sebagai instansi terkait akan terus mendorong kepada pihak kementerian agar supaya bisa segera melaksanakan perekrutanCPNS ini”.

“Sebab memang kita mesti ikut petunjuk dari pusat. Karena kewenangan ini menjadi kewenangan pusat bukan kami di daerah,” pungkasnya.