Pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) yang dilakukan tujuh asosiasi dengan menunjuk Michael Jikwa sebagai Plt. Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), dinilai ilegal dan cacat hukum karena tak memenuhi forum AD/ART organisasi.

Pihak penyelenggara pun dinilai tak memiliki legalitas dalam menyelenggaran KLB. Sebab upaya itu lebih dinilai sebagai upaya maupun tindakan kudeta, yang berkeinginan melengserkan pimpinan sah secara tidak legal dan tak beretika.

“Mereka melakukan KLB hanya dengan tujuh asosiasi dari kabupaten, sementara dalam AD/ART wajib dihadiri 50%+1 dari 42 kabupaten dan kota di Papua maupun Papua Barat”.

“Makanya saya imbau para pihak yang menggelar KLB untuk segera menghentikan. Sebab jika peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sebagai Ketua KAPP yang sah akan ambil langkah hukum. Sebab proses KLB yang dilakukan dan sementara berjalan dibawah kepemimpinan Plt Michael Jikwa adalah cacat hukum dan tak sesuai AD/ART,” terang Ketua Umum KAPP Merry Yoweni di Jayapura, kemarin.

Ia katakan, bila ada masalah yang dikeluhkan secara internal, baiknya diselesaikan secara organisasi. Dilain pihak, dapat menyampaikan aspirasinya secara gamblang pada Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus) yang akan digelar pada awal 2019 mendatang.

Dimana pelaksanaan Rapimpus ini akan dihadiri seluruh Ketua KAPP kabupaten dan kota termasuk sesepuh yang nantinya memutuskan arah dan kebijakan organisasi ini kedepan.

“Memang arah KLB ini karena ada yang mendorong tujuh asosiasi untuk menggelar kongres tersebut. Tapi lebih kepada kepentingan pribadi yang mana mereka berkeinginan untuk terus mendapatkan dana hibah, namun tak dilaksanakan oleh kami karena bila mengacu Permendagri 14, maka kami tidak bisa berikan hibah lebih dari sekali kepada seseorang atau asosiasi”.

“Saya juga dituduhkan mencaplok uang Rp55 miliar hasil program KAPP tiga tahun anggaran. Dimana 2016 organisasi ini kella Rp25 miliar, 2017 Rp15 miliar dan 2018 Rp15 miliar. Nah seluruh dana ini kan tidak dikelola KAPP melainkan diselurkan kepada pengusaha kecil asli Papua. Kami di KAPP hanya mengusulkan nama, nomor rekening, jenis usaha dan alamat pengusaha asli Papua. Setelah itu kita sampaikan ke Pemprov Papua yang nanti diproses melalui badan keuangan dan biro hukum kemudian nantinya ada SK yang ditandatangani gubernur. Setelah dananya dieksekusi langsung ke rekening masing-masing. Jadi, tidak ada uang yang singgah ke rekening KAPP,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia pun berharap pemerintah provinsi dapat menjadi penengah yang baik untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi Mitra KAPP, Oktavianus Aronggear menolak tegas KLB yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dinilai tak bertanggung jawab.

“Kami asosiasi tahu bahwa ketua yang sah saat ini adalah Merry Yoweni. Tidak ada yang lain. SK-nya sah diterbitkan Gubernur Papua. Sebab itu, teman-teman yang KLB, segera hentikan karena ketua yang ada saat ini tidak berhalangan tetap atau meninggal dunia bahkan mengundur kan diri. Sehingga KLB ini salah karena beliau masih memimpin”.

“Oleh sebab itu, kami semua asosiasi tetap ada di KAPP dibawah pimpinan Merry Yoweni. Yang lakukan KLB atau kudeta saat ini undur. Sebab kami juga akan lakukan proses secara  administrasi dan akan ambil langkah pidana,” tegasnya.