Bupati Yahukimo Abock Busup menilai keberadaan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang dibentuk olehnya sejak 2018, sangat efektif untuk mengawasi penyaluran dana desa di wilayahnya.

Dimana, pihaknya telah menurunkan tim Bamuskam di tiap kampung dengan jumlah 12 orang anggota.

“Tim ini bertugas mengawal pendistribusian dana desa ke masing-masing rekening kampung. Dan sejak dibentuk pada tahun lalu keberadaannya sangat postifi,” terang dia di Jayapura, baru-baru ini.

Dia katakan, saart ini nilai dana desa (dandes) yang disalurkan ke Kabupaten Yahukimo oleh Pemerintah Pusat, mencapai Rp452 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding 2018 lalu, yang hanya sebesar Rp370 miliar.

Dana desa ini pun nantinya akan didistribusikan tak melalui rekening perorangan, individu atau kelompok tertentu. Namun langsung ke rekening kampung yang telah teregristrasi.

“Sebab kita mesti terus mensosialisasikan hal ini. Karena dana desa ini awalnya menurut pikiran banyak orang ditransfer ke rekening satu pihak. Padahal tidak seperti itu. Mekanisme yang benar adalah dana desa ini di transfer itu ke rekening pemerintah daerah (pemda) dari pemerintah pusat”.

“Setelah tujuh hari baru ditransfer ke rekening 510 kampung yang ada di Kabupaten Yahukimo," ucap ia.

Sementara menyoal tenaga pendamping, sambung ia, pihaknya memberikan upah minimum sebesar Rp1.250.000 per bulan. Mereka bertugas mendampingi dan mengawal penggunaan dana desa, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupate Yahukimo sesuai dengan program serta jadwalnya.

Para pendamping ini pun disiapkan untuk masing-masing kampung dalam membantu masyarakat mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang telah didistribusikan ke rekening.

“Dimana kami dalam data terakhir menyiapkan pendamping untuk kampung dan distrik, atau secara terperinci satu pendamping untuk satu kampung. Sehingga total tercatat ada 517 pendamping yang kami sudah rekrut,“ pungkasnya.