Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemprov Papua diminta tak ragu-ragu melakukan blacklist
(pencoretan,red) terhadap para kontraktor yang bekerja dibawah standar.
Hal demikian disampaikan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal
di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.
Menurut ia, pencoretan itu hal yag wajar untuk dilakukan
apalagi pihak ketiga atau pemenang lelang (tender), kerap terlambat mengerjakan
proyek atau kegiatan pemerintah.
“Saya kira silahkan kepada Kepala SKPD untuk melakukan
blacklist. Ini supaya ada efek jera dan kedepannya mereka tidak bisa lagi
menerima pekerjaan dari Pemprov Papua. Pasalnya, jika pengerjaannya terlambat,
maka capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk pelayanan kepada
masyarakat tidak bisa maksimal pula,” jelas ia.
Dia tambahkan, jika terjadi keterlambatan dari tahapan
pelelangan, maka pelayanan publik pun akan berpengaruh. Apalagi untuk bidang
krusial seperti kesehatan dan pendidikan.
“Makanya, saya minta untuk dinas yang pelayanan umumnya
seperti Kesehatan dan Pendidikan, harus secepatnya menyampaikan proyek apa saja
yang akan dilelang. Karena jika lelangnya telat lalu pengerjaannya juga
demikian, maka hasilnya pun bakal sangat tidak baik,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius
Giyai mengatakan pihaknya mengeluhkan pemenang tender atau lelang perencanaan
dari dinasnya yang lamban dalam mengerjakan kewajibannya.