Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait telah memberi kepastian bakal mempermudah mekanisme seleksi atau perekrutan bagi calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2019/2020.

Hal demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda di Jayapura, baru-baru ini.

“Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat tahun ini mendapat penerimaan kekhususan dan kemudahan mekanisme perekrutan. Saya baru pulang dari Jakarta melakukan pembahasan soal penerimaan IPDN tahun ini, dan hal demikian tentu jadi kabar baik bagi anak-anak kita yang akan ikut seleksi,” jelas ia.

Kendati demikian, Nicolaus menyebut belum ada penetapan kuota dari pemerintah pusat untuk Provinsi Papua. Masyarakat diimbau untuk bersabar menunggu sampai dengan kuota itu, diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Nicolaus untuk menunjang proses seleksi bagi calon praja, Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar pelatihan khusus bagi calon praja IPDN yang hendak mengikuti tes online.

Pelatihan ini bertujuan meminimalkan tingginya angka kegagalan putra dan putri asli Papua, saat mengikuti tes online masuk kampus IPDN sebagaimana terjadi pada beberapa tahun terakhir.

“Sebab ada orang tua yang datang menyaksikan anaknya sendiri mengikuti tes, namun hasilnya membuat mereka harus meneteskan air mata karena gagal. Beberapa tahun ini, saya pantau betul dan melihat bagaimana proses tes yang membuat anak-anak kita banyak gagal.”

“Namun ada keuntungan bagi Papua untuk kita lebih dipermudah. Kendati demikian saya mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pelatihan serupa. Mengapa, agar sejak dini kita persiapkan mereka agar lebih siap ikut tes,” harapnya.