Pemerintah Provinsi Papua merekomendasi
untuk merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemilu, terkait netralitas
pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
Menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, revisi UU ASN dan Pemilu
dianggap penting, sebab hak pilih yang diberikan bagi pegawai negeri, sedikit
banyak berpengaruh kepada mereka. “Lebih khusus untuk pemilihan kepala daerah
(Pilkada). Dimana ASN banyak sekali menjadi korban dalam perhelatan Pilkada di
daerah.”
“Makanya, kita dalam Rapat Kerja Sekda memutuskan untuk
membuat satu rekomendasi kepada pemerintah pusat. Contohnya kalau Polri dan TNI
kan tak punya hak pilih, saya pikir ASN juga harus disamakan. Sehingga tidak
berpengaruh kepada birokrasi yang ada ketika berhubungan dengan politik lokal,”
paparnya, disela-sela Rapat Kerja Sekda se-Papua di Jayapura, pekan lalu.
Senada disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa
Auri. Ia berharap aparatur sipil negara (ASN) mendapat hak politik yang sama
dengan TNI/Polri. Dengan begitu, netralitas saat pesta demokrasi lima tahunan
di Papua bakal benar-benar terjaga dan terpelihara.
Kendati demikian, sambung ia, untuk saat ini Pemprov Papua
tak memberi toleransi bagi setiap ASN yang melanggar ketentuan dengan terlibat
politik praktis.
“Intinya kita terus mendorong supaya ASN ini benar-benar
netral. Sebab didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS, juga disebutkan pada pasal 4 angka 15 bahwa setiap pegawai negeri
sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala atau wakil kepala
daerah.
“Untuk itu, saya pun berharap kedepan agar ASN bisa memiliki
hak politik yang sama dengan TNI/Polri. Netralitas ASN bisa terpelihara,”
harapnya.