Sebanyak 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat kasus korupsi, bakal diberhentikan. Kepastian ini disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua Ellysa Auri di Jayapura, kemarin.

“Kita sudah siapkan dokumen pemberhentian bagi PNS yang terlibat korupsi. Dimana untuk pemerintah provinsi ada  10 PNS yang sudah pasti kita berhentikan,” terang dia.

Sementara dari data yang diterima sekitar 146 PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi dan kabupaten/kota, dipastikan terlibat kasus korupsi. Dari jumlah itu, baru sekitar 29 orang yang resmi diberhentikan, sementara satu orang dinyatakan bebas.

Kepala Kanwil BKN Papua, Paulus Dwi Laksono, mengatakan dari 146 PNS yang terlibat korupsi itu, data yang masuk ke instansinya ada sebanyak enam pemeritah daerah dengan jumlah SK pemberhentian 29 orang.

“Dengan demikian ada 24 Pemda yang belum menyampaikan, padahal batas waktunya hari ini (Selasa, red). Enam Pemda itu, yakni Kabupaten Jayawijaya 1 orang, Nabire 6 orang, Sarmi 4 orang, Waropen 14 orang, Mappi 1 orang dan Boven Digoel 3 orang,” terangnya.

Ia tambahkan, bila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Pemda terkait belum juga memproses pemberhentian para PNS terlibat korupsi, maka ada ancaman sanksi bagi kepala daerah sebagai sebagai Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) di wilayahnya.

“Artinya sesuai dengan surat Menteri PAN-RB, bila tidak ditindaklanjuti maka PPK, yaitu bupati, walikota atau gubernur akan dikenai sanksi pemberhentian sementara. Sehingga kita minta kerja samanya untuk segera memproses hal ini,” harapnya.