Sekda Papua Hery Dosinaen mengakui pembinaan dan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016 lalu, telah banyak memberi dampak positif bagi bumi cenderawasih, lebih khusus dalam mewujudkan pemerintahan secara elektronik, bersih serta transparan.

Hasil binaan dari KPK pun telah mendorong Provinsi Papua Barat untuk belajar penerapan e-government ke Jayapura.

“Bahkan Provinsi Papua Barat sudah tanda tangan MoU dengan kami Pemprov Papua untuk penerapan e-government itu beberapa pekan lalu. Ini menandakan efek pembinaan dari KPK memberi Papua banyak keuntungan,” terang Hery pada Workshop Host to Host PBB, BPTHB dan Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Selasa (23/7).

Ia tak menampik, sampai saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi jika dilihat dari kondisi geografis maupun sumber daya alam (SDA) yang ada. Belum lagi tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, hingga butuh banyak sosialisasi maupun informasi yang disampaikan secara berkesimabungan.

“Contoh kemarin saat saya diangkat jadi Camat di Puncak Jaya, memang belum banyak tanah yang berhasil disertifikasi. Contohnya, ketika pemekaran kabupaten oleh kepala suku disampaikan kami ambil saja tanah sejumlah hektar dengan batas gunung dan sungai”.

“Namun, setelah kabupaten jadi tanah pemerintah itu pu jadi sempit dengan luasnya sisa sekian hektar. Nah ini tantangan yang kami hadapi. Dan memang pemahaman masyarakat pun harus kita tingkatkan. Menjadi kewajiban kita untuk mensosialisasikannya,” kata dia.

Dilain pihak, saat masih bertugas di Puncak Jaya, pembayaran pajak oleh masyarakat pernah dianggarkan melalui Pemda kedalam APBD. Namun belakangan hal itu disadari tidak mendidik lalu urung dilaksanakan.

“Banyak hal yang dihadapi sehingga melalui kegiatan ini, kita harapkan bisa menghasilkan satu rekomendasi penting untuk selanjutnya melalui bimbingan KPK, bisa meningkatkan PAD,” harapnya.

Sementara itu, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Papua Hery Dosinaen. Hadir sebagai pembicara Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua dan Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution.