Presiden Susilo Bambang Yhudoyono minta kepada Gubernur beserta seluruh pemimpin di tanah Papua, untuk mengembangkan dan membangun daerah tertinggal di seluruh provinsi itu, melalui meningkatkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat disegala bidang.
Sedangkan untuk mengatasi kerawanan pangan di Yahukimo, Kepala Negara berpesan kepada Gubernur Papua untuk mencanangkan program jangka pendek dan menengah melalui pengintensifan upaya pembangunan ketahanan pangan yang cukup, tersedia, dapat disimpan dilumbung-lumbung yang disediakan.
Hal itu dikatakan Presiden saat menghadiri apel bersama Tim Interdep TNI/Polri, Rafi, Dokter/Paramedis, PPL, Gubernur dan Bupati se-Papua, di Kurima Kabupaten Yahukimo, Kamis (27/7), dalam rangka panen ubi jalar.
Presiden dalam kesempatan tersebut berharap, agar pembangunan kawasan daerah tertinggal di provinsi ini, dilakukan dengan pengganggaran alokasi dana yang tepat, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, disertai dengan rasa kecintaan terhadap masyarakat, melalui pembangunan yang berkesinambungan dan memihak kepada masyarakat.
"Tiada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, tiada sungai dan samudra yang tidak bisa disebrangi, tidak ada lembah yang tidak dapat kita turuni, tidak ada daerah pedalaman dan daerah tertinggal yang tidak dapat kita jangkau dan kita bangun. Mari kita tingkatkan semangat, kepedulian, kasih sayang kepada saudara kita dipedalaman. Mari kita bangun mulai sekarang," serunya.
Sebelum menutup seluruh kegiatan Tim Interdep di Yahukimo, Kepala Negara menegaskan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Papua untuk membangun
ketahanan pangan local dan ketahan pangan komunitas. Kemudian melakukan langkah-langkah pemberantasan penyakit menular dalam bidang kesehatan, termasuk membangun lingkungan yang sehat, perumahan yang sehat dan peningkatan prasarana pendidikan dasar di sector pendidikan. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada Gubernur Papua untuk membangun infrastruktur dasar, berupa jalan, jembatan dan air bersih bagi kepentingan umum masyarakat.
"Kita ingin penduduk di Papua dapat berdiri sejajar dengan orang-orang di Provinsi lain.
Persoalan utama di Papua bukan minimnya anggaran, pemerintah telah berikan dana yang cukup. Daro 2005 - 2006 terjadi lonjakan pemindahan dana pusat ke Papua hampir dua kali lipat. Lonjakan ini menyebabkan papua menempati urutan trabsfer dana dari pusat per kapita.
Dari dana perimbangan dan Otsus, transfer pusat ke Papua dan IJB meningkat dari Rp. 6,8 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp.11, 8 trilyun pada tahun 2006. kalau kita masukan dana Dekon dan Otsus serta dana instansi vertical maka angka tersebut menjadi lebih meningkat dari Rp. 9,05 trilyun pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 16,81 trilyun pada tahun 2006.
Untuk itu, kita hanya tidak ingin bencana kelaparan di Yahukimo terulang kembali. Saya harap agar peningkatan pangan dan pembangunan daerah terisolasi dan daerah tertinggal di Papua dapat dipercepat melalui dukungan anggaran yang ada. Maksimalkan dana itu, dan sudah saatnya masyarakat Papua merasakan pembangunan melalui dana Otonomi Khusus," tandasnya.
Sementara itu, Menkokesra Aburizal Bakrie selaku penangungjawab Tim Interdep, dalam laporan pelaksanaan kegiatan selama di Yahukimo, mengatakan bahwa pelaksanaan penanganan kerawanan pangan yang telah dilakukan selama ini, telah melibatkan hampir semua departemen teknis yang ada, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat, serta jajaran TNI/Polri sebagaimana diperintahkan Presiden di bulan Desember 2005 lalu.
Menurutnya, seluruh kegiatan tersebut, diarahkan untuk menolong masyarakat didaerah pegunungan yang mengalami situasi rawan pangan, masalah kesehatan, pendidikan serta kondisi terisolasi.
Dijelaskan, bahan bantuan pangan yang telah berhasil disalurkan ke 17 posko dititik-titik rawan adalah sejumlah 1021 ton, yang terdiri dari beras 665 ton, ubi jalar 285 ton, dan selebihnya berupa bahan makanan supermi, biscuit, makanan kaleng, obat-obatan termasuk 15 ton pendamping makanan air susu ibu.
Dengan seluruh bantuan ini, lanjutnya, target utama yang ditugaskan Presiden SBY untuk kegiatan interdep, yakni memberikan safety net dalam bidang pangan di Yahukimo agar tidak terjadi kelaparan masal, pada saat itu telah dapat dicapai dengan sangat memuaskan.
"Untuk bidang pertanian telah dibuka lading percontohan serta penyebaran bibit-bibit unggul ubi jalar di 17 posko. Kemudian 208 hektar lahan pengembangan dan menyebarkan 4,1 juta stek varitas ubi jalar unggulan, seperti Wamena Pattipi, Wamena Solossa, Wamena Cangkuang dan lain-lain. Dengan keberhasilan varitas baru tersebut, diharapkan masyarakat mau mengadopsi pertanian baru secara lancar, dan masyarakat juga sudah mulai menanam dan pangan mereka bisa berkelanjutan," harapnya.
Selain itu juga dikemukakan bahwa, tim Interdep telah ikut menyebarkan 25 ribu alat pertanian, seperti, parang, linggis, sekop, dan pacul yang langsung diberikan kepada masyarakat, kemudian sebanyak 2,7 ton pupuk MTM, 10 ton pupuk kompos.
Tim ini juga, lanjutnya, telah merintis transportasi darat untuk mendukung pertanian dengan mendatangkan hewan kuda. "Kuda sudah dimasukan sebanyak 20 ekor dari Sumbawa dan diharapkan dengan pelatihan dan peralatan yang baik, kuda ini dapat dikembangbaikan dan dimanfaatkan membantu pertanian," akunya..
Sedangkan dibidang kesehatan, kata Ical, telah dikirim dokter muda dari seluruh Indonesia, berikut pula untuk tenaga perawat yang dikirim ke 17 posko titik rawan dan dibidang pendidikan, telah dilakukan pengumpulan dan pekerjaan kembali guru-guru yang bertugas di daerah terpencil, yang selama ini jarang berkunjung ke tempat tugas mereka serta telah dirumuskan penambahan insentif bagi guru dan pembangunan rumah guru.
Ditempat yang sama, Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH, dalam sambutannya mengatakan kabupaten yahukimo telah berkali-kali mengalami bencana alam, bahkan bencana kelaparan. Dengan demikian, dengan adanya upaya maupun bantuan dan perhatian dari Pemerintah Pusat melalui penanganan kerawanan Tim Interdep, dapat meningkatkan keseriusn pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membangun daerah terisolasi dan pedalaman serta meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Papua.**