Disaat Pemerintah Pusat sedang gencar-gencarnya mewacanakan penghapusan tenaga honorer, Pemkab Yahukimo berbanding terbalik dengan kebijakan itu.

Bupati Yahukimo Abock Busup mengatakan pemerintahannya sangat membutuhkan tenaga honorer maupun kontrak, lebih khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan. 

“Sebab kami di Yahukimo masih kekurangan tenaga pengajar dan medis. Sehingga kalau dihapus kekurangan guru, perawat maupun dokter itu siapa yang mau sediakan”.

“Rakyat butuh pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga kami di Yahukimo akan tetap mempertahankan tenaga honorer bahkan tenaga harian lepas di bidang pendidikan dan kesehatan,” ucap ia di Jayapura, Senin (3/2/2020).

Abock pastikan bukan tak mendukung kebijakan pemerintah pusat. Ia berharap pusat dapat memaklumi keputusan itu. Sebab para guru dan tenaga medis kontrak ini disebar ke 51 distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo.

“Bahkan untuk membiayai tenaga honorer di bidang kesehatan da pendidikan, Pemkab Yahukimo anggarkan Rp14 milyar dari dana Otonomi Khusus (Otsus)”.

“Hal ini karena kami nilai guru dan tenaga kesehatan di Yahukimo yang bertugas di kampung-kampung, mereka mengabdi dengan baik,” ungkap ia. 

Sebelumnya, pemerintah pusat menyatakan akan melakukan penghapusan tenaga honorer. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicholaus Wenda pun memastikan telah menerima surat pemberitahuan rencana penghapusan tenaga honorer dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, baru-baru ini.

Ia pun berharap mulai tahun ini tak ada lagi perekrutan tenaga honorer di seluruh instansi Pemerintah Provinsi Papua.