Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mendorong pembentukan unit emergency response atau tanggap darurat konflik, guna mengatasi permasalahan seperti gangguan keamanan yang berimbas kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Klemen Tinal saat memberikan keterangan di Jayapura, Selasa (23/02/2021).

“Untuk di provinsi nanti akan dibentuk (unit) emergency respon. Sebab kalau ikut norma UU yang ada hari ini, peran provinsi sangat terbatas untuk membantu masyarakat di kabupaten yang mengalami konflik bersenjata seperti di Intan Jaya”.

“Sehinggaa perlu ada (unit) emergency response yang nanti di back up peraturan gubernur dengan struktur baru. Supaya nanti mereka selalu hadir dalam upaya tanggap darurat, sehingga situasi apa pun yang ada menyangkut keamanan bisa kita bersama atasi dengan baik,” terang Klemen.

Klemen pastikan, unit tersebut akan dibahas dalam waktu dekat dengan sejumlah instansi terkait. Sebab sejumlah kabupaten di Provinsi Papua cukup sering terjadi konflik bersenjata antara pihak TPN OPM dengan TNI/Polri.

Sebelumnya, konflik bersenjata yang berlarut-larut di Intan Jaya, membuat seribuan warganya mengungsi dan takut untuk berkebun. Ancaman kelaparan pun bak menanti di depan mata, meski pemda setempat telah mengambil sejumlah langkah.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) RI akhirnya merespon permintaan Pemerintah Provinsi Papua dengan memberi bantuan beras sebanyak 120 ton untuk pengungsi Intan  Jaya.

Wakil Bupati Intan Jaya Yan Koboyau katakan situasi terakhir di Sugapa, Intan Jaya, sudah berangsur pulih. Dimana sudah ada pengungsi yang kembali ke kampung, namun masih dalam jumlah yang kecil.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Papua Ribka Haluk memastikan penyaluran bantuan bahan makanan akan dimulai pada Rabu esok.