JAYAPURA - Keseriusan Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan iklim investasi di Papua terus dilakukan, hal ini ditindaklanjuti dalam  Rapat Koordinasi Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko yang dilaksanakan pada Kamis 5 Desember 2024. 

Kegiatan ini bertujuan memastikan  progres dan upaya strategis yang dibahas untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih belum singkronnya kewenangan antar instansi dan terbatasnya sistem digital yang terintegrasi. 

Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan mendorong digitalisasi seluruh proses perizinan. “Dengan digitalisasi, kami berharap waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha bisa lebih singkat, transparansi juga sangat penting agar proses proses yang dilakukan  tidak lagi dihadapkan pada dengan  kendala yang tidak perlu,”  ucap Pj. Sekda Papua, Yohanes Walilo dalam sambutan Pj. Gubernur yang dibacakannya.

Walilo menegaskan bahwa Pemerintah akan terus berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif di Papua. “Kami akan terus melakukan perbaikan dan inovasi agar proses perizinan semakin efisien, transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Pembahasan dalam rapat koordinasi ini menitik beratkan  beberapa poin utama seperti Pemahaman Kewenangan Perizinan dimana SKPD diharapkan memahami batas kewenangan masing-masing untuk menghindari konflik atau kesalahan prosedural, Peran Tim Teknis Perizinan agar memahami tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam delegasi kewenangan di sektor-sektor tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, Penyelesaian Perizinan yang Tertunda yang bersifat mendesak dan berpengaruh pada investasi di Papua menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, Penguatan Digitalisasi dengan memaksimalkan penggunaan sistem digital dalam proses perizinan sehingga diharapkan mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua merupakan "leader" yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan perizinan juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada seluruh proses perizinan sehingga diharapkan DPMPTSP bisa  berperan menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang efektif dan efisien.

Dengan Rapat Koordinasi ini Pemerintah Provinsi Papua berharap sinergi antar instansi semakin kuat, sehingga proses perizinan berusaha dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Papua. ***