JAYAPURA - Untuk mengantisipasi dampak dari efisiensi anggaran, Pemprov Papua telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan mengoptimalkan PAD sebesar Rp 447 miliar untuk membiayai belanja rutin operasional kantor dan menjaga stabilitas layanan publik.

Hal itu dikatakan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alexander Kapisa. Ia mengaku, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen guna menutup celah fiskal akibat pemangkasan anggaran.

"Kami sedang melakukan pemetaan sumber pembiayaan agar program infrastruktur yang terdampak pemangkasan bisa tetap dilanjutkan. Dana Transfer Infrastruktur (DTI) menjadi andalan karena tidak terkena efisiensi," kata Kapisa.

Ia menambahkan, Dana DTI akan difokuskan untuk membiayai proyek infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, kelistrikan, dan telekomunikasi.

"Meskipun anggaran terbatas, pemerintah memastikan proyek-proyek tersebut tetap berjalan, meski dengan skala yang lebih kecil," ucapnya.

Dari 40 organisasi perangkat daerah (OPD) di Papua, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi yang paling terdampak karena pemangkasan anggaran infrastruktur. Pemotongan juga berdampak pada OPD pengguna dana Otsus.

"Program-program strategis tetap harus diutamakan. Kami memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penanganan stunting," tutur Kapisa. ***