JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyambut baik dimulainya pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.

Menurut Ramses, pemeriksaan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. “Apa yang kita rencanakan, itulah yang kita laksanakan, dan itulah yang diawasi BPK. Kami akan berupaya menghadirkan data yang valid dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ramses mengungkapkan bahwa Pemprov Papua telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami terus mendorong proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang baik agar hasilnya pun baik,” tambahnya.

Namun, ia juga mengakui adanya tantangan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi kinerja pemerintah. “Kami sudah sampaikan kendala-kendala ini kepada BPK dan berharap bisa terus memperbaikinya. Harapan kami, setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2023, capaian tersebut dapat dipertahankan pada 2024,” ujar Ramses.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Papua, Slamet Riyadi, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari amanat undang-undang. “Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan memberikan opini atas laporan tersebut dengan menilai empat aspek penting,” jelasnya.

Slamet juga mengapresiasi komitmen Pj Gubernur Papua yang dinilai memiliki semangat besar dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua,” ungkapnya. ***