JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan rencana relokasi Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama ke lokasi yang lebih aman dan representatif. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah risiko banjir yang berulang.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, meninjau langsung kondisi kantor yang berada di Kota Jayapura, Kamis (11/12/2025). Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa relokasi menjadi kebutuhan mendesak karena kantor telah beberapa kali terendam banjir.

“Kantor ini sudah tidak layak karena sering terendam banjir. Berdasarkan laporan, kejadian banjir sudah terjadi enam kali,” ujar Fakhiri.

Pemerintah Provinsi Papua menargetkan lokasi baru yang bebas dari risiko banjir serta mampu mendukung seluruh aktivitas administrasi dan operasional Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama. Selain aspek keamanan, lokasi baru juga akan mempertimbangkan kemudahan akses menuju wilayah perbatasan Papua Nugini.

Gubernur menyampaikan, pihaknya telah meminta perangkat daerah terkait untuk menelusuri dan mengevaluasi aset tanah milik pemerintah provinsi, khususnya di kawasan Holtekamp dan Koya, sebagai alternatif lokasi relokasi.

Selain pembangunan kantor, Pemprov Papua juga merencanakan penyediaan hunian bagi pegawai yang bertugas. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja aparatur serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

“Dengan lokasi yang lebih layak, pegawai dapat bekerja lebih fokus dan produktif,” ucap Fakhiri.

Ia menambahkan, perencanaan pembangunan kantor baru ditargetkan mulai dilakukan pada tahun anggaran mendatang. Pemerintah Provinsi Papua berharap relokasi ini dapat segera terealisasi sebagai bagian dari penataan aset dan penguatan fungsi layanan pemerintahan di kawasan perbatasan. ***