JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya mendorong pembangunan yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melalui sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, pada Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 yang berlangsung di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Jayapura, Jumat (29/5).

Dalam sambutannya, Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi penyelenggaraan APS yang secara konsisten menjadi wadah dialog, pertukaran gagasan, serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Christian, tema konferensi tahun ini, “Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains”, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

“Pendekatan etnosains mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh memutus akar budaya dan identitas masyarakat adat, tetapi harus tumbuh dari nilai-nilai lokal, pengetahuan tradisional, dan kearifan hidup masyarakat Papua,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua meyakini bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pembangunan manusia, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

Karena itu, seluruh program pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung visi besar Pemerintah Provinsi Papua, yaitu “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (Papua Cerah)”.

Christian menjelaskan, Papua Cerdas diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata hingga ke wilayah terpencil. Papua Sejahtera diarahkan untuk menghadirkan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sampai ke kampung-kampung dan wilayah adat.

Sementara Papua Harmoni diwujudkan melalui pembangunan yang menghormati keberagaman budaya, memperkuat persatuan, dan menjaga kehidupan sosial yang damai serta berkeadilan.

Menurutnya, APS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan pembangunan yang berbasis data, kajian akademik, serta pengalaman sosial masyarakat Papua.

“Kami melihat APS sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan gagasan-gagasan pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua,” katanya. ***