Pemprov Papua Dorong Tata Kelola Dana Otsus yang Akuntabel dan Tepat Sasaran

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya memastikan manfaat Otsus dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua (OAP).

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen saat membuka Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus di Wilayah Tanah Papua Tahun 2026 di Jayapura, Kamis (16/7/2026).

Aryoko mengatakan Dana Otsus merupakan instrumen strategis untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan Dana Otsus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban.

Aryoko menegaskan keberhasilan tata kelola Dana Otsus membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat pengawas, aparat penegak hukum, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, perguruan tinggi, media, dan masyarakat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap lahir langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Otsus bagi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government is strengthening efforts to ensure that the Special Autonomy Fund is managed in an accountable, transparent, and targeted manner to maximize its benefits for Indigenous Papuans.

The commitment was reaffirmed by Papua Vice Governor Aryoko A.F. Rumaropen during the opening of the 2026 Coordination Meeting on Improving Governance and Preventing Corruption in the Management of Special Autonomy Funds in the Land of Papua, held in Jayapura on Thursday (16 July 2026).

Aryoko stated that the Special Autonomy Fund is a strategic instrument for supporting development across a wide range of sectors, including education, healthcare, infrastructure, and community economic empowerment. Therefore, he emphasized, its management must be carried out responsibly and with the highest standards of integrity.

"This forum serves as an important opportunity to strengthen our collective commitment to building a clean, accountable, and transparent system of governance, particularly in the management of the Special Autonomy Fund," he said.

According to the Vice Governor, regional governments must continue to improve oversight and transparency throughout every stage of fund management, from planning and budgeting to program implementation and financial accountability.

Aryoko further stressed that effective governance of the Special Autonomy Fund requires strong collaboration among all stakeholders, including regional governments, the Corruption Eradication Commission, internal supervisory bodies, law enforcement agencies, the Papua Regional House of Representatives, the Papua People's Assembly, universities, the media, and the wider community.

Through the coordination meeting, the Papua Provincial Government expects to formulate concrete measures to strengthen oversight mechanisms and enhance the effectiveness of the utilization of the Special Autonomy Fund, ensuring that its benefits directly improve the welfare of communities across the Land of Papua. ***